Jakarta, dprd-diy.go.id – Delegasi DPRD DIY dari Fraksi Nasdem PSI PD berkunjung ke Direktorat SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Selasa, (28/09/21) dalam rangka untuk mencari masukan terkait dengan rencana DIY yang akan memulai pembelajaran secara tatap muka. PPKM di DIY saat ini masuk ke Level III yang sesuai dengan aturan yang berlaku dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Perwakilan dari Partai Nasdem adalah Suparja, Widi Sutikno dan Heri Dwi Nugroho, dari PSI oleh Stevanus, dari PPP Muhammad Yazid dan dari Demokrat, Erlia Risti.
Delegasi Fraksi Gabungan yang dipimpin oleh Suparja sebagai Ketua Fraksi diterima oleh Pitoyo Nugroho, Kepala Seksi Pembelajaran dan Arfah Laidiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Delegasi mengajukan 8 pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka dan dampaknya di masa pandemi. Masalah lain yang sangat menarik menjadi perhatian delegasi juga adalah adanya isu berkaitan dengan informasi mengenai akan adanya pembagian laptop bagi siswa/mahasiswa. Tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan program-program dukungan untuk DIY.
Pada penjelasannya, Pitoyo menyampaikan bahwa dalam pembelajaran tatap muka terbatas telah diatur secara detail dalam Keputusan Bersama Empat Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/202l dan Nomor 440-717 Tahun 2021.
Pada Keputusan Bersama tersebut yang menjadi pertimbangan perlunya pembelajaran tatap muka diatur sedemikian rupa adalah kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Pitoyo menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama ini. Hal ini karena tidak semua siswa siap untuk melakukan pembelajaran secara online, yaitu pertama bahwa tidak semua daerah bisa mengakses internet karena terkendala sinyalnya yang buruk. Kedua, gagap teknologi yang masih dialami banyak siswa untuk dapat mengakses pembelajaran secara online. Ketiga, dukungan orang tua kurang karena keterbatasan kapasitasnya yang hanya memiliki pendidikan rendah.
Hal lain yang juga ditekankan ketika merespon pertanyaan delegasi berkaitan dengan adanya info akan adanya pembagian laptop untuk siswa atau mahasiswa tidaklah benar. “Yang benar adalah bahwa bantuan berupa laptop diberikan kepada Lembaga pendidikannya, bukan kepada siswa. Itu adalah informasi miskomunikasi dari wartawan,” ungkap Pitoyo.
Selain itu, dalam penjelasannya Pitoyo juga mempresentasikan program-program pusat dalam rangka untuk mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya SMK di DIY mencapai Rp. 32.998.014.800,00 Tahun 2021 yang terdiri dari 12 program kegiatan.
Akhir pertemuan delegasi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang telah menerima dengan penjelasan detail mengenai berbagai pertanyaan yang diajukan. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan yang telah menerima kami dan memberikan jawaban yang sangat memuaskan tentang berbagai macam permasalahan Pendidikan pada umumnya dan pembelajaran tatap muka pada umumnya,” ungkap Suparja mengakhiri pertemuan tersebut. (Kwt)
Leave a Reply