Kunjungan Mahasiswa Flinders University ke Sekretariat DPRD DIY

Sebanyak 22 mahasiswa dari Flinders University, Adelaide, Australia Selatan mendatangi Sekretariat DPRD DIY pada Kamis (8/2). Kedatangan mereka dipimpin oleh Priyambudi Sulistiyanto yang merupakan salah satu Dosen Hubungan Internasional (HI) di Flinders University. Beliau menyampaikan bahwa kunjungan ini dalam rangka memberi pemahaman kepada mahasiswa terkait peran dan tugas DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam kunjungan kali ini, Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY menerima langsung kedatangan rombongan dari Flinders University di Ruang Lobby Lantai 1 DPRD DIY.

Setelah saling memperkenalkan diri, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyampaikan beberapa pokok bahasan yaitu mengenai struktur organisasi DPRD DIY,  fungsi DPRD DIY, dan UU No. 13 tahun 2012 tentang UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya terdapat lima pilar yaitu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Pertanahan, Kelembagaan, dan tata ruang wilayah DIY.

Terdapat empat pertanyaan yang diajukan kepada Ketua DPRD DIY dalam kunjungan kali ini, yaitu mengenai bagaimana hubungan DPRD DIY dengan DPR nasional, dalam konteks operasionalnya apakah  DPRD DIY berbeda dengan DPRD yang lain, bagaimana wakil parlemen itu mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam rangka mengerjakan 5 pilar tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana mengesahkan dan menggodok Undang-Undang atau perda spesial? berapa lama prosesnya dan bagaimana mengatasi beberapa perbedaan atau pandangan dan juga apakah mendengar masukan dari masyarakat.

Kemudian jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut yang pertama mengenai hubungan DPRD DIY dengan DPRD nasional bahwa antara dewan di tingkat Kabupaten dan pusat/nasional tidak ada hubungan hierarki, tetapi lebih kepada hubungan yang sifatnya sesuai dengan kewenangannya.

Jawaban pertanyaan selanjutnya mengenai apakah DPRD DIY berbeda dengan DPRD yang lain dalam konteks operasional yaitu walaupun DIY merupakan daerah istimewa, secara umum yang membedakan hanya di lima pilar tersebut. Sedangkan untuk hal-hal yang lain sama persis dengan di daerah-daerah yang lain, tidak ada perbedaan.

Selanjutnya jawaban mengenai bagaimana wakil parlemen mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam rangka mengerjakan lima pilar tersebut bahwa sudah ditentukan didalam UU Keistimewaan DIY terhadap lima pilar tersebut seperti pengisian jabatan gubernur. Demikian juga untuk hal-hal yang lain sudah ada pedoman yang diberikan. Anggota dewan lebih kepada bagaimana mengoptimalkan hal-hal tersebut bisa untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar UU.

Selanjutnya pertanyaan terakhir mengenai bagaimana mengesahkan dan menggodok Undang-Undang atau Perda spesial, berapa lama prosesnya dan bagaimana mengatasi beberapa perbedaan atau pandangan dan juga apakah mendengar masukan dari masyarakat. Bahwa dalam tata tertib Dewan sudah membuat aturan-aturan Perda Istimewa. Perda Istimewa itu merupakan inisiatif dari Gubernur dan kemudian pembahasannya tidak berbeda ketika membahas Perda-Perda yang lain, yang membedakan hanya substansi-substansinya saja. Sebelum dihantarkan oleh Gubernur, rancangan Perda Istimewa akan dikaji oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Setelah itu mekanismenya adalah diawali dengan penyampaian penjelasan dari Gubernur. Kemudian setelah dihantarkan oleh Gubernur, kami memberi kesempatan kepada Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi itu adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kenapa peraturan tersbut akan dibuat. Setelah ada pertanyaan dari Dewan, kemudian oleh Gubernur dijawab, kemudian Dewan membentuk panitia khusus (panitia Ad Hoc) yang membahas tentang Perda tersebut. Untuk memulai persoalan atau untuk bisa mencari hasil yang terbaik dalam tata tertib Dewan, dalam pembahasan Pansus juga dimungkinkan untuk mengundang narasumber yaitu dari kalangan akademisi atau dari kalangan-kalangan ahli. Selain itu juga ada forum wajib dalam pembahasan Pansus yaitu Public Hearing itu mengundang seluruh perwakilan elemen masyarakat yang nanti akan memberikan masukan, pertanyaan, kritik, atau juga usulan-usulan. Setelah selesai pembahasan di Pansus, kemudian oleh Pansus diserahkan kepada Pimpinan Dewan, dan kemudian oleh Pimpinan Dewan, hasil pembahasan Pansus dikirim ke Kemendagri untuk dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, apakah bertentangan atau juga harus disesuaikan. Setelah itu dikembalikan oleh Kemendagri, kemudian Perda tersebut kami tetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri seluruh anggota Dewan juga Gubernur, dan disitu ada penandatangan persetujuan bersama. Pembahasan di dewan kira-kira 1,5 bulan, kemudian harmonisasi di Kementerian kira-kira sekitar 40 hari. Dalam 1 Perda dibahas oleh Pansus yang beranggotakan 17 orang.

Pertemuan tersebut memang berlangsung cukup singkat. Perwakilan dari Flinders University mengucapkan terimakasih karena telah disambut dengan baik dan mendapatkan penjelasan atas semua pertanyaan yang telah diajukan. Dan diharapkan mahasiswa Flinders Universty menjadi paham terkait peran dan tugas DPRD sebagai lembaga legislatif. Kedua belah pihak juga berharap bahwa hubungan silaturahmi DPRD DIY dan Flinders Universty tidak hanya sebatas pertemuan ini namun terus terjalin. (M)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.