Lanjutkan Raker Pansus Tentang Penyandang Disabilitas, DPRD DIY Dengarkan Tanggapan dari OPD Terkait

Jogja, dprd-diy.go.id – Menindaklanjuti masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas tentang implementasi Perda No 4 Tahun 2012 pada Kamis (8/11/2018), DPRD DIY kembali melaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) BA No 40 Tahun 2018. Raker Pansus dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus BA No 40 Tahun 2018, Huda Tri Yudiana, di Ruang Lobby Lantai 1. Dalam pembahasan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdokpora), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan PUP-ESDM.

Huda menyampaikan terkait masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas bahwa ada beberapa dinas yang diminta untuk menanggapi permasalahan dari penyandang disabilitas. Huda meminta setiap dinas seperti Dinas Sosial, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Biro Hukum untuk menjelaskan sejauh mana pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan anggarannya. Menanggapi permasalahan pelayanan BPJS untuk disabilitas, Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penyandang disabilitas tidak mendapat bantuan dari BPJS, maka akan dibantu melalui Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus). Sedangkan anggaran pelayanan kesehatan untuk disabilitas adalah sebesar 9 milyar.

Sedangkan Disdikpora menyampaikan perhatian Disdikpora terhadap penyandang disabilitas seperti fasilitas pemberian kelas di lantai dasar untuk penyandang disabilitas dan penyediaan pusat sumber di Kota Jogja untuk pendidikan inklusi. Disdikpora menyatakan bahwa ada pemberian bantuan untuk memfasilitasi akses di sekolah yang terdapat murid disabilitas, sedangkan guru khusus yang melayani murid disabilitas akan diberikan dana insentif.

Menanggapi permasalahan yang paling banyak dirasakan penyandang disabilitas yaitu soal perekrutan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan tanggapannya. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upaya yang sudah dilakukan hingga saat ini adalah memberikan pelatihan wirausaha untuk disabilitas dan memberikan bantuan hibah praktiknya. Bahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah bekerjasama dengan LSM penyedia kerja untu disabilitas yang terhubung dengan 75 perusahaan. Hal ini tentunya dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan penerimaan karyawan disabilitas pada instansi pemerintah maupun swasta.

Terkait permasalahan transportasi umum Trans Jogja, pihak Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa telah diadakan perbaikan dan pelayanan terhadap disabilitas di sebagian area seperti kawasan Malioboro. Selanjutnya pihak Dinas Perhubungan masih dalam upaya melanjutkan kekurangan fasilitas yang ada. Selanjutnya dari Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan pentingnya penyamarataan disabilitas baik dari golongan mampu dan tidak mampu. Pihak Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat juga mengkritisi adanya perbedaan ketentuan dimana pada Pergub pemberian bantuan hanya dibatasi pada penyandang disabilitas yang tidak mampu, sedangkan Perda No 4 Tahun 2012 menyatakan bahwa semua disabilitas harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Dalam Raker Pansus ini, beberapa anggota dewan juga menyampaikan masukan atas perhatiannya kepada penyandang disabilitas kepada OPD terkait. Seperti mengadakan pembenahan halte bus Trans Jogja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan pengadaan jembatan penyebrangan khusus penyandang disabilitas. (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.