Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Beri Masukan Pengelolaan Trans Jogja

Jogja, dprd-diy.go.id – Pasca kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pramudi Trans Jogja beberapa waktu lalu, perkumpulan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan audiensi dengan DPRD DIY. Merasa prihatin atas kejadian tersebut, sekumpulan masyarakat ini memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan sarana transportasi publik Trans Jogja.

Selaku pegiat dan pemerhati layanan publik, mereka menunjukan kepeduliannya terhadap transportasi Trans Jogja yang sudah beberapa kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Menurut Tri Wahyu juru bicara MP3 menyampaikan setidaknya ada 4 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditemukan oleh media hingga saat ini.

Wahyu meminta kepada DPRD DIY agar melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Pada perda tersebut dijelaskan bahwa Trans Jogja akan dioperasionalkan dengan sistem by service. Oleh karenanya Wahyu meminta agar sistem operasional Trans Jogja diperbaiki dengan mengutamakan pelayanannya.

Menurutnya PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) sebagai penanggungjawab utama operasional Trans Jogja harus mendapatkan pemeriksaan dan evaluasi. Wahyu turut mengungkapkan koordinasi harus dilaksanakan bersama Gubernur dan Dinas Perhubungan, begitupun dengan DPRD DIY yang menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami minta untuk segera evaluasi PT AMI sebagai pengelola Trans Jogja. Menurut ibu direktur (PT AMI) yang terjadi adalah karena buruknya koordinasi. Kami mohon evaluasi pelayanan ini harus dilaksanakan bersama, bukan hanya PT AMI. Tentu DPRD DIY juga harus melaksanakan fungsi pengawasannya serta kontribusi dari Gubernur dan Dinas Perhubungan,” terangnya pada audiensi Senin (2/12/2019).

Sementara itu Elanto Wijoyono dari MP3 menyampaikan bahwa kasus kecelakaan ini tidak hanya soal transportasi dan lalu lintas. Menurutnya sistem manajemen dan pola koordinasi harus dievaluasi secara menyeluruh.

“Kami harap ada evaluasi menyeluruh dari sistem pelaksanaan Trans Jogja.  Seharusnya Trans Jogja tidak hanya sekedar menjalankan armadanya, tapi bisa mengamankan pengguna jalan secara umum. PT AMI harus melakukan transparansi terhadap pengelolaannya,” ungkap Elanto.

Manajemen dan SDM Harus Diperbaiki

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyampaikan konsep Trans Jogja adalah transportasi pelayanan publik dengan sistem by service. “Kami berikan dana sebesar 80M agar pelayanannya lebih baik. Uang tersebut khusus untuk subsidi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan operasional.”

Huda mengungkapkan rasa kecewaannya terhadap pengelolaan transportasi Trans Jogja yang cukup bermasalah. Anggota Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa sumber daya manusia dan sistem manajemen harus diperbaiki. Pelatihan dan bimbingan standar pelayanan publik bagi setiap pekerja yang berhubungan dengan publik harus segera dilakukan.

“Pengelolaannya harus sesuai dengan SOP yang berlaku, setiap pekerja harus sanggup mematuhi aturan yang berlaku. Pihak manajemen harus tegas dalam mengelola dan memonitoring para pekerja. Manajemen harus bisa menciptakan suasana kerja yang penuh dengan pelayanan prima. Harusnya semuanya yang berhuhungan dengan publik diberikan bimbingan dan pelatihan,” tutur Huda.

Huda berharap dengan adanya evaluasi, pengelolaan dan pelayanan Trans Jogja semakin baik. Menurut Huda target dari operasional Trans Jogja sebenarnya adalah pelayanan publik. Pada intinya masyarakat harus dilayani dengan nyaman yang baik. Wakil Ketua DPRD DIY ini akan merekomendasikan pembahasan lebih lanjut kepada Komisi C. (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*