Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 6 Tahun 2019 kembali mengadakan rapat kerja internal pada Kamis (8/8/2019). Pada kesempatan ini Pansus yang membahas soal Penanggulangan Kemiskinan mengundang pakar dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Agus Heruanto Hadna. Kepada Pimpinan dan Anggota Pansus, Agus menjelaskan hasil temuan need assessment kemiskinan di DIY pada tahun 2019.
Sebelumnya Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah DIY menyampaikan beberapa hal terkait kemiskinan yang ada di DIY. Danang menjelaskan kembali bahwa Sekda mengatakan agar memperkuat kelembagaan yang ada tanpa perlu membuat kelembagaan yang baru. Sebelumnya juga disinggung bahwa pengentasan kemiskinan ini juga harus mendapatkan bagian dari dana keistimewaan, namun harus menyesuaikan kemampuan dari eksekutif.
Hasil Penelitian di 9 Kecamatan
Agus mengatakan bahwa kajian need assesment soal kemiskinan yang dilakukan di empat kabupaten dan sembilan kecamatan ini mengambil subjek sebanyak 1.800 rumah tangga. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa dari total sembilan kecamatan tersebut sebagian besar warga memiliki tanah dan sertifikatnya dengan rata-rata di atas lima puluh persen. “Perlu diketahui bahwa pemilihan kecamatan ini bukan dari kita, tapi dari eksekutif yang menunjukan data kecamatan mana saja yang rata-rata masih terdapat angka kemiskinan yang tinggi.”
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY memiliki 14 indikator seseorang yang dapat dikategorikan sebagai warga miskin. Dari 14 indikator tersebut Agus menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai indikator kemiskinan saat ini. Menurutnya indikator menggunakan luas bangunan, jenis lantai, fasilitas buang air, sumber penerangan, dan jumlah makan dalam sehari tidak bisa digunakan kembali. Agus mengatakan bahwa beberapa hal tersebut tidak lantas menunjukkan kepada tingkat kemiskinan warga, namun dapat disebabkan oleh kebiasaan individu atau kultur setempat.
Berdasarkan hasil temuan, Agus menyampaikan bahwa sebuah rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal 9 indikator dari 14 indikator dari BPS yang masih relevan. Dari kesembilan kecamatan yang diteliti Agus mengambil sampel rumah tangga yang miskin dengan total sebesar 10,59 persen. Kecamatan yang memiliki rumah tangga miskin tertinggi yaitu Kecamatan Girimulyo sebesar 25,12 persen serta terendah yaitu Kecamatan Pajangan dan Tempel sebesar 2,5 persen.
Akar Masalah Kemiskinan dan Solusinya
Berdasarkan kajian tersebut, Agus menarik kesimpulan beberapa warga yang tergolong miskin. Secara umum warga yang tergolong miskin disebabkan karena ketimpangan struktur ekonomi dan kondisi geografis, pendidikan rendah, serta adanya ketergantungan warga terhadap bantuan dari pemerintah. “Tingkat penghasilan nyatanya tidak selalu linier dengan persepsi tingkat kemiskinan. Masyarakat merasa tidak khawatir karena sudah mendapatkan back up (bantuan) dari pemerintah. Fakta ini adalah penjelasan kultural yang memerlukan penelitian kualitatif lebih dalam,” tambah Agus.
Dari hasil penelitian need assessment tersebut Agus memberikan rekomendasi agar mengembangkan indikator kemiskinan yang kontekstual serta pendataan yang menjamin validitas dan reabilitas. Agus menyarankan agar meninjau kembali kelompok sasaran rumah tangga dan perlu untuk mendesain program kegiatan yang inovatif. Validitas angka kemiskinan dikatakan oleh Agus sangat penting, menurutnya data juga harus menjelaskan secara detail akar masalah dari kemiskinan. Terakhir Agus menuturkan bahwa sinergitas antar stakeholder sangat penting, sehingga harus lebih ditingkatkan kembali.
Pendapat Pansus
Huda Tri Yudiana, Anggota Pansus, sepaham dengan Agus bahwa indikator kemiskinan ini sangat penting untuk ditelisik kembali. Huda menyampaikan bahwa perbedaan indikator untuk menentukan kemiskinan inilah yang menyebabkan angka kemiskinan di DIY itu sendiri sangatlah tinggi. Berdasarkan angka yang disampaikan Agus, Huda menarik kesimpulan bahwa rumah tangga yang miskin absolut (kemiskinan tingkat terendah) hampir tidak ada. Huda berharap agar indikator kemiskinan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi.
Muhammad Yazid dan Bambang Chrisnadi, Anggota Pansus menyetujui penemuan yang disampaikan oleh Agus. Sama seperti yang disampaikan Agus, menurut Bambang masalah kemikinan ini merupakan masalah krusial. Terutama soal dana keistimewaan yang sudah diberikan sejak lima tahun ini, seharusnya dapat dipergunakan dengan baik salah satunya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini.
“Masukan dari pakar cukup bagus dan saya rasa bisa langsung dikomparasi dengan masukan dari Sekda. Kelemahan kita bersama adalah data valid tentang kemiskinan, ini penting sebagai modal bagi gambaran program kegiatan yang tepat nantinya. Saya rasa tindakan preventif seperti kesehatan, pendidikan, dan hal yang berpotensi meningkatkan kemiskinan ini harus ter-cover juga,” tambah Yazid.
Setelah mendengarkan masukan dari pakar, Pansus akan membahas draft Raperda bersama eksekutif serta melakukan finalisasi. Rencananya rapat akan dilanjutkan pada keesokan harinya. (fda)
Leave a Reply