Pansus BA 16 Fokuskan Pembahasan Sistem Permukiman, Jaringan Sampah dan Penyediaan Air

Jogja, dprd-diy.go.id – Eko Suwanto, S.T., M.Si., ketua pansus BA 16, memimpin jalannya rapat kerja pansus BA 16 Tahun 2023 didampingi anggota pansus BA 16 dan dihadiri oleh beberapa jajaran OPD terkait. Rapat kerja hari ini, Selasa (29/08/2023), melanjutkan pembahasan terkait pasal-pasal yang tertuang dalam Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY tahun 2023-2043.

Diskusi dimulai dari pasal 12 hingga pasal 39 yang secara garis besar pembahasan fokus pada sistem jaringan sampah, sistem pusat pemukiman, dan sistem penyediaan air.

Muhammad Syafi’i, anggota Pansus BA 16, mengusulkan untuk menuliskan beberapa titik tempat pengolahan sampah selain TPA Regional Piyungan pada pasal 23 menimbang Raperda RTRW ini dirancang untuk waktu 20 tahun ke depan.

”Namanya saja sistem jaringan persampahan apakah ketika memang di masing-masing kabupaten itu ada tempat-tempat instalasi pengolahan sampah kenapa tidak dimasukan sekalian,” ungkapnya.

Menjawab usulan tersebut, Muhammad Dzulhanif Harahap, S.Si., Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, menjelaskan bahwa pada prinsipnya apa yang dituangkan dalam RTRW ini disesuaikan dengan yang ada di pedoman. Terkait TPST Kabupaten/Kota akan ada di RTRW Kabupaten/Kota tersebut.

Menurut Eko yang disampaikan oleh Syafi’i menjadi hal yang penting untuk merancang bangun penanganan sampah di DIY dalam konteks RTRW dalam 20 tahun yang akan datang.

Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan mengenai sistem pusat pemukiman yang digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 dinilai terlalu kecil sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas.

”agar peta ini mudah dibaca DIY ini hanya 5 Kabupaten/Kota mestinya tidak 1:250.000 nanti tidak terlihat, idealnya provinsi 1:50.000 Kabupaten/Kota 1:5.000 itu akan kebaca detail,” tutur Eko.

Selain itu, Eko mengemukakan pendapatnya juga untuk sistem pusat permukiman di seluruh wilayah DIY agar mempertahankan kawasan yang memberikan kualitas air dan udara yang baik untuk DIY.

”kita tidak ingin investasi besar-besaran masuk kesana tanpa kontrol kita akan lebih banyak kehilangan lahan pertanian dan resapan air, sehingga tolong dijelaskan apa konsep dari PKL ini?” ungkapnya.

Eko menyarankan untuk mempertimbangkan kembali terkait beberapa kawasan perkotaan yang tercantum pada pasal 13 yaitu pada Kapanewon Sedayu, Prambanan, Godean dan Pakem agar dalam 20 tahun kedepan masih terdapat lahan hijau.

Menjawab akan hal sistem permukiman tersebut, Dzulhanif menjelaskan bahwa batang tubuh dalam Raperda ini tidak terlepas dari petanya. Skala yang dicantumkan sudah sesuai dengan Pasal 15 di Permen ATR 11/2021 bahwa untuk RTRW provinsi menggunakan skala 1:250.000. Sedangkan terkait kawasan resapan air sudah diatur dalam ketentuan khusus di Pasal 103.

Pada Pasal 23 Eko mengusulkan untuk menambahkan satu huruf pada ayat 1 yaitu ’infrastruktur sistem penyediaan air bersih’. Menurutnya, air minum dan air bersih merupakan dua frasa yang berbeda.

Anna Rina Herbranti, S.T., M.T., Kepala Dinas PUPESDM DIY menanggapi usulan yang dilontarkan oleh Eko, Anna menyampaikan bahwa dalam Permen PUPR No 7 Tahun 2016 sudah dijelaskan terdapat 2 istilah yaitu air baku dan air minum.

”menurut kami karna SPAM yang dimaksud dalam RTRW ini adalah SPAM yang menggunakan sistem pemipaan sehingga kondisinya sudah menjadi air yang bisa diolah dan sudah bersih berbeda dengan air yang dari sumur,” jelasnya.

Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum., anggota Pansus BA 16, menyampaikan bahwa penambangan pasir dan penambahan penduduk di DIY dalam waktu 20 tahun ke depan bisa mempengaruhi kualitas air.

”Jangan sampai muncul permasalahan air dan tidak ada di dalam Raperda RTRW kita ini,” ujar Yuni.

Secara keseluruhan, Eko sudah menyetujui substansi dan redaksi pada pasal-pasal yang dibahas dalam pertemuan ini, kecuali untuk pasal 13 dan pasal 23. Menyikapi adanya perbedaan pemikiran antara OPD dan anggota Pansus BA 16, Eko mengagendakan rapat khusus untuk membahas 2 pasal tersebut guna mencapai kesepakatan bersama. (ps)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*