Pansus BA 21 Tahun 2019 Selesaikan Rekomendasi Pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana

Jogja, dprd-diy.go.id – KPH Purbodiningrat memimpin rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) BA 21 Tahun 2019 pada Rabu (24/7/2019). Pansus ini membahas mengenai Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana yang diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Pansus bersama Satpol PP, Dinas Sosial, BPBD, dan Kesbangpol membahas rekomendasi pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana. Heru Suroso Sekretaris BPBD DIY menyatakan bahwa sampai saat ini anggaran untuk penanggulangan bencana masih kurang 1% dari APBD DIY. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan meningkatkan anggaran penanggulangan bencana sebesar 1% dari APBD DIY sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD DIY belum mempertimbangkan aspek kualifikasi personal mengenai penanggulangan bencana. Sehingga Pansus merekomendasikan agar ke depannya mutasi ASN ke BPBD DIY harus mendasarkan pada aspek kualifikasi personal mengenai penanggulangan bencana.

Heru menambahkan bahwa permasalahan juga datang dari ketidakseragaman kelembagaan dan eselonisasi BPBD Kabupaten dan Kota. “BPBD Gunungkidul, BPBD Kulonprogo, dan BPBD Kota itu yang belum Eselon II. Sementara itu Kabupaten Bantul dan Sleman dengan tipenya, sudah menjadi Eselon II,” ungkap Heru.

Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kesbangpol DIY, Rusdiyanto menaggapi, “Sebenarnya itu juga tergantung dengan potensi ancaman bencananya. Kalau Sleman itu kan paling sering karena terdampak Merapi, sedangkan Bantul itu potensi tsunami dan gempa. Daerah tipe A akan masuk dalam Eselon II, tipe B masuk dalam Eselon III. Tipe inilah yang menentukan eselonisasinya. Kalau alasannya berupa aspek, maka semua BPBD Kabupaten dan Kota harus masuk dalam Eselon II,” tutur Rusdiyanto.

Terhadap permasalahan tersebut, Pansus memberikan rekomendasi agar eselonisasi BPBD Kabupaten dan Kota diseragamkan menjadi Eselon II. Penyeragaman ini bertujuan untuk kelancaran koordinasi dan komando di wilayah DIY dalam penanggulangan bencana.

Dinas Sosial yang diwakilkan oleh Beja Wiryanto mengatakan bahwa salah satu elemen penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya Desa Tanggung Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana). Menurutnya penambahan frekuensi pelatihan dan kegiatan penanggulangan bencana penting untuk meningkatkan ketanggapan masyarakan terhadap penanggulangan bencana. Beja menyatakan pelatihan dan praktik kesiagaan terhadap bencana yang rutin lebih efektif dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya Pansus akan mengadakan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sleman pada tanggal 25 Juli 2019 serta penjelasan dari pakar pakar pada tanggal 26 Juli 2019 nanti. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*