Gubernur Jelaskan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2019

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (24/7/2019) DPRD DIY menggelar rapat paripurna terkait penjelasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Penjelasan rancangan yang masuk ke dalam Bahan Acara (BA) Nomor 22 Tahun 2019 disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY.

Gubernur menyampaikan bahwa pada dasarnya rancangan ini dibuat karena adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan asumsi yang disepakati. Rancangan ini hendaknya memiliki program dan kegiatan serta mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

“Pengajuan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah mempertimbangkan kewajiban serta kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan sebagai wujud melayani masyarakat. Kami berharap mekanisme ini dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya sehingga upaya percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dapat kita wujudkan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Gubernur menyatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan efisiensi belanja dan penataan anggaran kegiatan sebagai upaya optimalisasi kemampuan keuangan daerah. Efisiensi dan penataan digunakan untuk dialokasikan pada kegiatan yang bersifat prioritas strategis dan mendesak. Kegiatan dilakukan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.

Pada penjelasan ini Gubernur menyampaikan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pertama, kegiatan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Kedua, kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan. Ketiga, kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota berupa bagi hasil pajak daerah. Keempat, kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana alokasi khusus. Kelima, kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap penataan. Keenam, belanja gaji pegawai. Ketujuh, kegiatan yang bersifat strategis untuk meningkatkan pelayanan publik.

Gubernur DIY menyampaikan secara Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

  1. Pendapatan-pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diperkirakan bertambah
  2. Belanja berdasarkan pertimbangan kemampuan yang bersumber dari pendapatan pembiayaan dan pergeseran anggaran
  3. Cukai Rokok Tembakau
  4. Kewajiban terhadap belanja dana alokasi khusus
  5. Kewajiban kepada pemerintah kabupaten dan kota berupa bagi hasil pajak daerah
  6. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal yang diamanatkan di Perda Penyertaan Modal
  7. Kewajiban penggunaan sisa pendapatan dari BLUD untuk pelajaran
  8. Penggeseran anggaran antara rincian objek belanja antar objek
  9. Pembetulan penulisan dan penempatan kode rekening yang masih kurang tepat
  10. Adanya kegiatan yang mengalami defisiensi baik efisiensi dari DP maupun efisiensi kegiatan

(fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*