Jogja, dprd-diy.go.id – Sejumlah perwakilan pelaku UMKM DIY menyampaikan aspirasi kepada DPRD DIY beserta Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada Kamis (05/11/2020). Huda Tri Yudiana, Pimpinan DPRD DIY menerima audiensi didampingi oleh Srie Nurkyatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY.
Retno Winarti, salah satu pelaku UMKM di Kalasan menyampaikan ungkapan terimakasihnya atas program bebas ongkos kirim (ongkir) yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY dalam rangka meningkatkan penjualan UMKM DIY di masa pandemi. Retno mengatakan beberapa bidang usaha mengalami penurunan omzet, seperti bidang fashion yang mengalami penurunan hingga 80%.
“Kami di bidang fashion mengalami penurunan omzet, sehingga kami berkreasi membuat produk yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini. Adanya free ongkir dari dinas ini sangat membantu kami berjualan,” ungkapnya.
Sulistyorini mewakili kelompok UMKM DIY menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi dari pelaksanaan program milik Dinas Koperasi dan UMKM DIY ini. Adanya ketentuan bebas ongkir dengan jarak maksimum 30 kilometer dan pembelian minimum Rp 50.000,00 masih dirasa berat oleh para pelaku UMKM. Menurut ungkapannya banyak pelaku UMKM yang berada di pinggiran Kota Yogyakarta serta rata-rata harga jual produk UMKM yang tidak mencapai jumlah minimum bebas ongkir.
“Padahal banyak pelaku UMKM yang berada di pinggiran Jogja (kabupaten), seperti Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kemudian untuk pelatihan aplikasi Selly sendiri harus datang ke Kota Yogyakarta jadi kendala teman UMKM. Banyak juga yang harga (produk) di bawah 50 ribu rupiah, tentu menyulitkan untuk dapat bebas ongkir,” imbuhnya.
Sulistyorini menambahkan pendaftaran bebas ongkir oleh UMKM cenderung lama. Selain itu, adanya syarat melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal DIY dirasa menyulitkan bagi para pelaku UMKM DIY yang masih memiliki KTP luar DIY.
“Daftar free ongkir agar dipercepat dan dipermudah bagi para pelaku UMKM. Syarat penerima manfaat free ongkir harus pakai KTP DIY, padahal ada (UMKM) yang produksi di DIY tapi masih KTP masih luar DIY,” ungkapnya menyampaikan kendala dalam proses pendaftaran program bebas ongkir.
Menurut Sulistyorini dalam pelaksanaan program aplikasi Selly ini masih dialami beberapa kendala teknis. Sulistyorini menambahkan sosialisasi program bebas ongkir ini masih belum menyentuh beberapa UMKM. Ditambahkan Sulistyorini bahwa masih banyak pula pelaku UMKM yang belum terdaftar dalam SiBakul Jogja.
“Yang tergbung di market hub SiBakul belum semuanya. Setahu kami hanya ada 748 UMKM. ini belum semua bisa memanfaatkan bahwa banyak yang belum tergabung. Banyak yang belum maksimal karena ada beberapa proses verifikasi yang lama,” tuturnya.
Mendengar aspirasi tersebut, Siwi menyampaikan penjelasannya terkait jarak maksimum agar mendapatkan bebas ongkir merupakan inovasi awal. Menurutnya ketentuan ini masih terkendalam pada sistem. Sementara jumlah minimum pembelian sendiri didasarkan pada sisi kewajaran dan jangkauannya.
“Terkait jarak maksimum 30 kilometer kita ambil rata-rata saja, masih ada masalah di sistem. Bahkan ada PKL mahasiswa ikut membantu menjadi customer service. Batas minimum belanja ini kita juga lihat agar dari sisi perekonomian seimbang. Ini sekaligus kita dorong agar produk UMKM semakin laku,” jelasnya.
Siwi menerangkan bahwa syarat KTP DIY memang saat ini masih diutamakan, namun Dinas Koperasi dan UMKM DIT akan terus mengupayakan pemerataan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY ini menyampaikan kendala secara teknis terus dikendalikan. Ditambahkan Siwi bahkan beberapa mahasiswa membantu para pelaku UMKM dalam menerapkan teknologi informasi agar lebih optimal.
Dinas Koperasi dan UMKM DIY saat ini sedang mengupayakan pengembangan pemasaran produk UMKM melalui kemitraan dengan aplikasi ojek online. Kerja sama dengan Pos Indonesia juga tengah diupayakan untuk mendukung perluasan distribusi produk-produk UMKM.
“Kami punya inisiasi agar ada laman culinary Jogja dalam aplikasi Gojek, namun lagi dalam proses melalui Biro Perekonomian dan SDA DIY. Kami sedang tahan kerja sama dengan kantor pos (Pos Indonesia), keuntungannya adalah yang belum bisa menjangkau pedalaman dengan pos nanti bisa,” jelasnya.
Wahyu Tri dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang ditunjuk sebagai koordinator customer service aplikasi mengaku cukup kewalahan dalam mengelola pesanan masuk secara manual. Hal ini disampaikannya sebagai keterbukaan Dinas Koperasi dan UMKM DIY terkait adanya kendala yang masih dialami oleh para pelaku UMKM.
“Kami cukup kewalahan dengan sistem order manual sehingga butuh effort lebih. Kita sudah tambah jam layanan dengan harapan bisa antarkan produk UMKM lebih cepat,” ungkapnya.
Kepada DPRD DIY, Wahyu menyampaikan harapan agar dukungan anggaran kepada UMKM di tahun 2021 terus bisa dilanjutkan. Menurutnya Dinas Koperasi dan UMKM DIY terus mendorong beberapa fasilitas seperti pelatihan dan kegiatan follow up pasca pendampingan.
“Diharapkan beberapa UMKM bisa lanjut terus kaitannya dengan anggaran. Kami dorong beberapa fasilitas, ada pelatihan dan pasca pelatihan (tindak lanjut). Kita dorong bisa tingkatkan kualitas produk, agar pelaku UMKM bisa terus maju,” jelasnya.
Huda menyampaikan apresiasinya terhadap program inisiatif Dinas Koperasi dan UMKM DIY dalam pemberian bebas ongkir bagi pelaku UMKM. Huda meminta untuk terus menindaklanjuti kerja sama yang dilakukan dengan beberapa aplikasi ojek online dan Pos Indonesia.
“Kalau terkait free ongkir kita sampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Saya ucapkan terimakasih atas masukan semoga pelaksanaannya semakin lebih baik,” tuturnya.
Huda mendukung adanya program ini untuk meningkatkan penjualan pelaku UMKM terutama di masa pandemi ini. Huda mengatakan setidaknya hingga akhir tahun 2021 UMKM DIY masih sangat membutuhkan peran serta Dinas Koperasi dan UMKM DIY dalam upaya pemulihan perekonomian. (fda)
Leave a Reply