Pemda DIY Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (08/04/2022) BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2021. Melalui rapat paripurna ini, Anggota VI BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan DIY kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berdasarkan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas RKPD DIY tahun anggaran 2021 termasuk rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemda Diy berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-12 kalinya,” ucap Nyoman Adhi.

Pada laporan tersebut, Nyoman Adhi menyampaikan bahwa pengelolaan pajak retribusi dan pengelolaan pajak lain-lain belum memadai, pengelolaan atas barang-barang daerah belum tertib, dan pembelanjaan pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan.

BPK turut menyampaikan LHP kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemda DIY. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemda DIY yang telah mengupyakan penanggulangan kemiskinan melalui kinerjanya.

“BPK mengapresiasi upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemda DIY. Pemda DIY telah menyelaraskan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat, telah mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, satuan kerja telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, serta memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Di samping itu, BPK menemukan perlunya perbaikan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu ditemukan pula upaya yang belum sepenuhnya memberikan manfaat serta Pemda DIY belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat.

“Belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin atau penerima manfaat,” jelas Nyoman Adhi.

Nuryadi selaku Ketua DPRD DIY mengungkapkan bahwa LHP ini akan menjadi acuan bagi Pemda DIY dan DPRD DIY dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel.

Menurutnya predikat WTP yang diraih kedua belas kalinya ini sangat memuaskan bagi DPRD DIY sebagai mitra kerja. Nuryadi mengungkapkan adanya beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan dirasa tidak terlalu signifikan.

“Pengelolaan keuangan selama ini dinilai sudah memuaskan dan sudah cukup untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi Pemda DIY,” jelas Nuryadi dalam sambutannya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemda DIY terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dengan menyusun rencana dan target kinerja dalam setiap program dan kegiatan. Selain itu, upaya memberdayakan masyarakat miskin juga telah dilakukan.

“Hasil pemeriksaan ini akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas sistem pengelolaan keuangan daerah Pemda DIY untuk menghindari potensi permasalahan yang sama ke depannya,” ungkap Gubernur.

Melalui sambutannya, Gubernur menyatakan akan mempelajari dan menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan BPK. Gubernur berharap Pemda DIY dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Serta mohon bimbingan dari BPK Perwakilan DIY,” ucap Gubernur. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*