Jogja, dprd-diy.go.id – Wakil Ketua Komisi A, Sudaryanto S.H., mengadakan rapat kerja guna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY TA 2023 pada Rabu (12/06/2024). Rapat dilaksanakan di Ruang Komisi A DPRD DIY dengan dihadiri oleh Kepala Bappeda DIY, Kepala BPKA DIY, Kepala BKD DIY, Kepala BPBD DIY, Paniradya Pati Keistimewaan beserta Inspektur Inspektorat.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY menyampaikan bahwa seluruh perangkaan terkait mitra kerja Komisi A nilainya sudah sesuai dengan TAPD. Namun demikian, BPBD mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memerlukan armada dan peralatan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat.
“BPBD punya tupoksi dan juga personil. Terkait Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) ini belum bisa melaksanakan tugas pada saat kebakaran, termasuk OTT (Operasi Tangkap Tawon) karena terbatasnya peralatan, Pak. Jadi, selama ini yang bisa kita lakukan pada saat terjadi kebakaran itu kita hanya bisa dropping air 2 tangki. Sementara, provinsi sendiri tidak ada satu pun alat yang kami terima,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sudaryanto menyoroti urgensi penanganan kebakaran sebagai prioritas utama. Ia menyadari perlunya memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana kebakaran.
“Kebakaran nanti menjadi skala prioritas ya. Kami selaku wakil rakyat, karena kan itu juga merupakan kebutuhan pokok daripada masyarakat ketika terjadi bencana kebakaran. Ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, tentu kalau ada kejadian kita cepat untuk menangani, jadi kita bisa menekan kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Sehingga, nanti BPBD DIY komplit peralatannya, sehingga bisa maksimal pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sudaryanto.
Kemudian, Sudaryanto juga mengamati terkait kenakalan remaja yang marak terjadi di Yogyakarta. Saat ini penjualan minuman keras semakin merajalela dan tidak terkendali. Pemda DIY telah melakukan upaya pembinaan, tetapi di lapangan masih ada unsur pembiaran yang menunjukkan perlunya tindakan yang lebih serius dalam mengatasi masalah ini.
“Program-program yang sudah terlaksana di 2023 tentunya perlu ditingkatkan, karena mengingat ini kaitannya dengan POL PP, kaitannya dengan kenakalan-kenakalan remaja di wilayah DIY. Saat ini, maraknya penjualan miras, Pemda DIY melakukan pembinaan, sementara di lapangan ada unsur pembiaran dan ke depannya bisa kita kolaborasi untuk mengikis hal-hal yang terjadi di lapangan ini kaitannya dengan penjualan miras yang begitu marak,” ungkap Sudaryanto.
“Ternyata hanya 6 yang mempunyai izin, sementara yang jualan itu ada 20 lebih. Ya mungkin 6 yang berizin itu mungkin terkontrol ya, tapi yang 14 lebih itu tidak terkontrol. Hal ini perlu kita tangani bersama dengan serius, karena akar atau sumber kejahatan atau permasalahan-permasalahan sosial itu dari miras. Orang tidak berani apa-apa ketika sudah minum itu langsung muncul lah keberaniannya dan kenekatannya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Itu nanti kita lakukan kolaborasi atau koordinasi dalam rangka untuk menertibkan. Mungkin nanti ke depan bisa kita tingkatkan lagi untuk Sinau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika serta Pembinaan Anti Narkoba,” imbuhnya. (dta)
Leave a Reply