Jogja, dprd-diy.go.id – Dampak pandemi Covid-19 hampir dirasakan di semua sektor, meskipun begitu sektor infrastruktur masih dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kusno Wibowo, Wakil Kepala Dinas PUP-ESDM yang juga menyatakan pembangunan pada masa pandemi tetap menggunakan sistem prioritas.
“Pembangunan tetap jalan terus baik masa pandemi maupun pasca pandemi. Ada sisi lain yang kemudian kita harus ada prioritas semua anggaran terkait dengan apapun fokus ke penanganan pandemi,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam tayangan Obrolan Pagi RBTV Jogja, Senin (13/06/2022).
Perencanaan prioritas pembangunan ini menjadi penting mengingat adanya refocusing anggaran pada masa pandemi. Menurut penjelasannya dana keistimewaan juga dapat dimanfaatkan dalam kaitannya dengaan kewenangan keistimewaan yakni tata ruang.
“Peluang anggaran yang bisa dikoordinasikan bisa, misal menggunakan danais (dana keistimewaan). Dari danais bisa untuk dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur jadi kewenangan keistimewaan yaitu di tata ruang,” jelas Kusno.
Prioritas pembangunan ini berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat seperti pembangunan jalan provinsi. Selain itu, pembangunan irigasi juga menjadi prioritas bagi masyarakat yang berada di wilayah pertanian.
“Kami akan lebih fokus ke aksesibilitas masyarakat seperti jalan provinsi yang
butuh kerjasama dengan pusat dan pemerintah kabupaten kota. Banyak saudara kita yang di wilayah pertaian itu kita harus jamin irigasi di Jogja baik, sehingga meningkatan pertumbahan ekonomi,” terang Wakil Kepala Dinas PUP-ESDM.
Terkait dengan jalan provinsi, Lilik Syaiful Ahmad, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY menuturkan bahwa masalah kemacetan dan kerusakan jalan masih menjadi hambatan. Menurutnya perawatan jalan juga harus berjalan seiring dengan penegasan angkutan berat dan juga kepemilikan kendaraan.
“Kalau perlu ada kebijakan terkait regulasi ini (gerakan transportasi umum). Kemacetan bisa diantisipasi kalau regulasi kepemilikan kendaraan diperbaiki. Juga perlu lebih memerhatikan jalan, misal truk pengangkut barang lewat kita imbau semua pihak kalau mau baik ya pengguna jalannya harus memahami bagaimana penggunaan jalan,” ungkap Lilik.
Terkait dengan anggaran, ia menjelaskan Komisi C bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menargetkan penurunan dari yang semula defisit 11% menjadi 7%. Bahkan pada tahun 2023 sendiri anggaran direncanakan menjadi hampir dua kali lipat. Hal ini dikatakannya menjadi bukti bahwa pemerintah daerah te;ah concern dalam mengakomodir infrastruktur di DIY.
“Semuanya prioritas tidak ada yang tidak prioritas cuma kita harus rasional kalau kita melihat anggaran. kalau tahun 2020 sampai 2022 itu memang terpotong untuk refocusing karena memang untuk pandemi itu sendiri. Hari ini untuk rencana anggaran tahun 2023 sudah lompat hampir 2 kali lipat,” ungkapnya.
Pada talkshow ini, dihadiri pula oleh Dewanti, seorang akademisi dari UGM yang merupakan Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik. Dewanti akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh UGM mengenai transportasi terutama pada masa pandemi. (fda)
Leave a Reply