Penjelasan Eksekutif terhadap Raperdais Tata Ruang

Jogja, dprd-diy.go.id – Rapat kerja Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)  DPRD DIY dengan agenda mendengarkan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperdais (Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan) mengenai Tata Ruang di Ruang Bapemperda Lt. 2, (1/3/2016). Hananta dari DPTR (Dinas Pertanian Tata Ruang) DIY sebagai penyusun Naskah Akademik mengenai Tata Ruang DIY menjelaskan secara rinci mengenai Naskah Akedimiknya. Dalam penjelasannya, Hananta bahwa Raperda penataan ruang ini  merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1913  tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta penyamaan persepsi mengenai Tata Ruang dan Penataan Ruang. “Tata Ruang merupakan wujud struktur dan pola ruang”, jelasnya. “Untuk menghasilkan tata ruang itu perlu dilakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian”.

Ada tujuh gagasan penting yang menjadi arus utama implementasi nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY dalam tata ruang, yaitu (1) Hamemayu Hayuning Bawana, (2) Sangkan Paraning Dumadi, (3) Manunggaling Kawula lan Gusti, (4) Tahta untuk Rakyat, (5) Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh, (6) Catur Gatra Tunggal, dan (7) Pthok Negara.

Menanggapi penjelasan yang telah disampaikan oleh Hananta, Agus Sumartono, anggota Bapemperda dari Partai Keadilan Sejahtera memberikan masukan agar perda yang terkait dengan Penataan Ruang berhubungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanah Kesultanan atau Kabupaten dan Fungsi Keistimewaan. “Mau nggak mau bahwa perda ini akan sangat tergantung pada kedua perdais tersebut?”, jelasnya. “Jangan sampai ketika kita bicara mengenai tanah kesultanan atau tanah kabupaten, tidak nyambung dengan fungsi keistimewaan”.

Sementara Hamam Mutaqin, politisi dari Partai Amanat Nasional,  mengingatkan kepada eksekutif agar di dalam mengajukan untuk penyusunan mengenai raperda penataan ruang ini tidak ragu-ragu terutama terkait dengan pendanaannya. Yang dikhawatirkan oleh Hamam adalah bahwa pembahasan mengenai penataan ruang ini tidak tercapainya sasaran setelah menghabiskan anggaran yang cukup besar. “Nek wani yo ojo wedi-wedi, nek wedi yo ojo wani-wani”, ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan  oleh Rendradi Suprihadoko, politisi dari PDIP, terkait dengan bagaimana penganggarnnya. Menurutnya, penataan ruang idealnya desainnya terintegrasi dan komperhensif, bukan dilakukan secara parsial dalam penataannya. Rendradi menekankan bahwa membicarakan tata ruang berarti sekaligus akan membicarakan mengenai kedudukan tanah sultan ground (SG), pakualaman ground (PAG) dan lain-lain. “Kalau kita bicara secara parsial, kita akan repot, dan kalau bicara secara sistem hal itu bisa overlapping”, tuturnya.

Muhammad Zuhrif Hudaya, anggota Bapemperda dari PKS, yang memimpin rapat kerja ini, kembali menekankan kepada eksekutif di dalam penyusunan peraturan daerah penataan ruang ini sebaiknya harus dilakukan secara komperhensif, yaitu sekaligus mengintegrasikanunsur kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.  Hal yang menjadi catatannya bahwa hal seperti ini dirasakan belum dibicarakan secara serius oleh pemerintah daerah. “Kalau hal itu sudah mestinya bisa menjadi guidance yang jelas untuk dipaparkan dalam pertemuan saat ini”, ujarnya.