Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Senin (15/4/2019) Panitia Khusus (Pansus) BA 9 Tahun 2019 melanjutkan kembali paparan Tenaga Ahli Fraksi DPRD DIY terkait Laporan Keterangan Pertanggungajwaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2018. Pada kesempatan ini Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Tenaga Ahli Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan paparan tersebut.
Erwin Nizar, Tenaga Ahli Fraksi Golkar menyampaikan pemaparan terkait bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, serta bidang kehutanan. Menurut Erwin, terkait bidang pangan, program dan kegiatan pengentasan Desa Rawan Pangan belum dapat berjalan dengan baik. Sebanyak 7 Desa Rawan Pangan masih ada di DIY yang menunjukan masih rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. “Melihat persoalan ini Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) perlu meningkatkan kerjanya dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan,” tutur Erwin menyampaikan rekomendasi.
Pada bidang kehutanan, Erwin menyampaikan data luas lahan hutan di DIY mencapai 30, 61% dari wilayah DIY seluas 3.185,80 km2. Kekhawatiran muncul mengingat sewaktu-waktu sejumlah lahan tersebut dapat berkurang karena didominasi oleh hutan rakyat, sedangkan Pemda DIY belum memiliki data potensi pengembangan hutan rakyat. Selain itu meningkatnya jumlah ekowisata dapat mengancam kerusakan hutan dan pengurangan area penyerapan air.
Pri, Tenaga Ahli Fraksi PDIP menyampaikan terkait pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Menurutnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang baik memberikan kesempatan bagi terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), oleh sebab itu perlu ada strategi dalam rangka peningkatan PAD untuk waktu mendatang,” Pri menjelaskan pentingnya PAD dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Edy Susila, Wakil Ketua Pansus BA 9 Tahun 2019 yang sekaligus memimpin rapat ini mengingatkan agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjut menjadi rujukan mendatang serta menjadi acuan terlaksananya rekomendasi sebelumnya. “Saya berharap rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan oleh TAF (Tenaga Ahli Fraksi) ini kan dari berbagai bidang ya, itu dapat menjadi rujukan untuk berikutnya. Saya juga mohon untuk rekomendasi yang disampaikan itu dibandingkan dengan rekomendasi tahun sebelumnya apakah sudah ada dan bagaimana tindaklanjutnya.” (fda)
Leave a Reply