Penyesuaian Penambahan Modal oleh Pansus Penyertaan Modal Daerah

Jogja, dprd-diy.go.id – Raker Pansus BA No 29 Tahun 2018 membahas mengenai penyesuaian perangkaan modal oleh DPPKA DIY pada, Jumat (12/10/18) pukul 15.15 WIB dihadiri oleh Pimpinan DPRD DIY, Pimpinan dan anggota Pansus, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Kepala BAPPEDA DIY, Kepala DPPKA DIY, Kepala Biro Hukum Setda DIY, Kepala Biro Adinistrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, serta Direktur BPD DIY. Raker Pansus yang dilaksanakan di Ruang Lobby lantai 1 Gedung DPRD DIY ini dibuka oleh Suharwanto selaku Ketua Fraksi PAN. Suharwanto menyampaikan anggaran pemerintah selama 8 tahun dari 2018 sampai 2025 sudah ada 4 Triliun dan sudah disahkan, tetapi di tahun 2018 ini baru dianggarkan 20 Milyar.

Suharwanto juga menyerahkan kepada Pemda DIY untuk meninjau ulang terhadap kelangkaan pasar. “Melihat skema keuangan Pemerintah Daerah, ditahun 2018 sebesar 20 Milyar maka kemudian sesuai dengan laporan keuangan, kekurangannya dianggarkan di tahun berikutnya pada tahun 2019 sebesar 300,90 Milyar sekian, kemudian di tahun 2020 dianggarkan 200,22 Milyar sekian, tahun 2021 sejumlah 300,44 Milyar sekian, di tahun 2022 sebesar 270 Milyar 600 Juta sekian, pada tahun 2023 sejumlah 299 Milyar 830 Juta, di tahun 2024 sejumlah 81 Milyar 720 Juta, dan di tahun 2025 sebesar 81 Milyar 710 Juta. Sesuai dengan regulasi perbankan maka diputuskan Bank BPD DIY harus menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2023 paling lambat. Pembentukan pelepasan Bank Umum Syariah BPD ini akan seleseai pada tahun 2022. Permodalan yang disyaratkan UU Perbankan agar mempunyai alat perusahaan harus diberikan modal 2 Triliun dan untuk bisa memodali Bank Syariahnya sebesar 500 Milyar”, ungkap Subarno selaku ketua Pansus DIY. (mga)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.