Sleman, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD DIY mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui inisiasi program peningkatan modal dan kapasitas bagi Kelompok Perikanan Ikan (KPI) Tegal Makmur di Padukuhan Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan lapangan pada Selasa (7/10/2025) untuk meninjau potensi, mendalami persoalan di tingkat kelompok, serta menjajaki langkah konkret agar pelaku perikanan rakyat dapat tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing.
Sekretaris Komisi B, Wildan Nafis, S.E., M.H., mengatakan bahwa Tegal Makmur memiliki lahan potensial sekitar 2,5 hektare dengan kondisi lingkungan dan sumber air yang sangat mendukung untuk budidaya ikan. Namun demikian, potensi besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami melihat potensi besar di sini, tapi sebagian lahan belum dimanfaatkan optimal. Padahal airnya melimpah dan jernih, sangat mendukung untuk budidaya ikan bawal maupun nila. Kami ingin tahu kendalanya, termasuk peluang usaha yang bisa dikembangkan—misalnya konsep terpadu dengan rumah makan atau wisata kuliner ikan,” ujar Wildan.
Ia menilai, usaha perikanan seperti ini dapat dikembangkan menjadi model terpadu yang tidak hanya berfokus pada produksi ikan, tetapi juga sektor penunjang seperti kuliner dan wisata edukasi perikanan.
Sementara itu, Ketua KPI Tegal Makmur, Suparja, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi kelompoknya, mulai dari keterbatasan lahan, harga pakan yang tinggi, hingga minimnya modal dan sarana pembenihan ikan.
“Harga pakan yang melonjak membuat panen sering mundur dari target. Kami juga masih kesulitan memijahkan ikan bawal, sehingga bibit harus dibeli dari luar daerah. Harapannya kami bisa mendapat pendampingan dan dukungan modal agar bisa mandiri,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, R. Hery Sulistio Hermawan, S.Pi., M.T., menilai bahwa kawasan Tegal Makmur memiliki keunggulan ekologis yang layak dikembangkan. Ia mendorong agar sinergi lintas sektor dapat diwujudkan untuk memperkuat rantai usaha perikanan.
“Lahan pertanian, wanadesa dan perikanan di sini bisa dikembangkan dalam satu konsep terpadu. Kami siap mendampingi kelompok, termasuk pelatihan pembenihan nila dan manajemen usaha. Untuk bawal, memang masuk kategori ikan invasif, tetapi pendampingan tetap bisa dilakukan agar budidayanya aman dan berkelanjutan,” paparnya.
Hery juga mengusulkan agar kelompok perikanan bergabung dalam gabungan kelompok atau koperasi agar bisa membeli pakan secara kolektif langsung dari pabrik dengan harga lebih murah. Selain itu, DKP DIY membuka peluang pendampingan melalui program kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga rendah sekitar tiga persen.
Dari sisi kabupaten, Kabid Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Wilyada R., S.Pi., M.Si., mengapresiasi daya tahan KPI Tegal Makmur yang telah aktif lebih dari satu dekade. Ia menyebut persoalan pakan masih menjadi isu umum di Sleman dan mendorong pengembangan pakan mandiri serta pembelian kolektif antar kelompok.
“Kami juga terus mendorong kolaborasi antar kelompok agar pembelian pakan bisa dilakukan satu pintu. Ini akan menguatkan posisi tawar masyarakat,” tutur Wilyada.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, S.E., menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah klasik di lapangan seperti irigasi, pakan dan akses modal. Ia menilai, negara perlu hadir lebih kuat dalam menjamin keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Masalah pakan ini sudah lama, tapi tidak kunjung selesai. Negara harus hadir untuk rakyatnya. Kami di DPRD akan memperkuat peran politik anggaran dan pengawasan agar kebijakan benar-benar berpihak kepada kelompok tani ikan,” tegasnya.
Yan juga mendorong agar kelompok-kelompok pembudidaya ikan bersatu membentuk konsolidasi ekonomi bersama agar lebih kuat secara kelembagaan dan memiliki daya tawar tinggi di pasar.
Kunjungan tersebut juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih solid antara dinas provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan air. Anggota Komisi B DPRD DIY, Tri Nugroho, S.E., menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pembudidaya agar pemanfaatan air berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik.
“Usaha perikanan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi antara petani dan pembudidaya agar pemanfaatan air berjalan adil dan tidak saling merugikan. Kalau sinergi ini terbangun, semua sektor bisa tumbuh bersama,” tegas Tri Nugroho.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD DIY, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat terus diperkuat. Ketua KPI Tegal Makmur, Suparja, berharap hasil kunjungan tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian DPRD DIY. Semoga ke depan KPI Tegal Makmur bisa lebih maju dan anggotanya semakin bersemangat dalam membudidayakan ikan,” pungkasnya. (dta/cc)
Leave a Reply