Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2023 Disetujui

Jogja, dprd-diy.go.id – Andriana Wulandari, S.E., Anggota Bapemperda DPRD DIY menyampaikan laporan hasil kerja Bapemperda DPRD DIY melalui rapat paripurna. Sebelumnya Bapemperda telah membahas dan menyepakati perubahan Propemperda tahun 2023.

Diketahui bahwa perubahan Propemperda tahun 2023 ini merupakan perubahan yang kedua kalinya setelah pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu dilakukan perubahan yang pertama.

Andriana menjelaskan perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut penjelasannya ada beberapa pokok materi muatan dari Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perlu diubah. Sebelumnya aturan ini sudah pernah diubah, sehingga perlunya penyesuaian dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tersebut merupakan perubahan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 yang kedua kalinya.

“Salah satu materi muatan krusial dari perubahan yang diusulkan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,” terang Andriana di harapan para peserta rapat paripurna.

Andriana melaporkan bahwa Bapemperda mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai perubahan kedua Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 pada triwulan IV ini. Sehingga diharapkan agar pembahasan perubahan kedua Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 dapat dimasukkan dalam Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2023.

“Terkait dengan Perubahan Kedua Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diinisiasi oleh Bapemperda/perdais DPRD DIY,” tutur Andriana.

Melalui rapat peripurna ini dilakukan persetujuan dan penetapan atas laporan Bapemperda yang telah dilaporkan. Sehingga secara resmi, DPRD DIY akan membahas tiga raperda pada triwulan IV tahun 2023.

Ketiga raperda ini adalah Raperda tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa Atau Kalurahan Dan Kelurahan, Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 5 Tahun 2017.

Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY menyampaikan bahwa adanya perubahan PP Nomor 1 Tahun 2023 adalah karena dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa hubungan kerja antara DPRD DIY dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar. Sehingga penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD DIY diselaraskan dengan kepala daerah.

“Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD DIY diselaraskan dengan kepala daerah sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga berharap agar ketiga raperda yang akan dibahas pada triwulan IV ini dapat berlangsung lancar dan mendapatkan persetujuan dari DPRD DIY dan Pemda DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*