Pimpinan DPRD DIY Jelaskan E – Pokir DPRD DIY dan Penjadwalan Kegiatan

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (07/02/2020) DPRD DIY menerima kunjungan studi komparasi dari Badan Anggaran DPRD Banten dan Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Barat. Kunjungan yang diterima oleh Pimpinan DPRD DIY Suharwanta dan Anton Prabu Semendawai ini membahas terkait penyusunan jadwal kegiatan dan pembahasan e-pokir DPRD.

Suharwanta menjelaskan setiap tahunnya dibahas rencana kerja tahunan (RKT) untuk menyusun KUA PPAS pada tahun selanjutnya. Terkait hal ini DPRD DIY bersama Bappeda DIY sepakat untuk menyusun tenggat waktu e – pokir.

Untuk tahun 2021 kebijakan sudah ditetapkan di akhir tahun 2019 (kick off). Maka selanjutnya Bappeda membuat kesepakatan dengan SKPD lain menyusun program kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian program 2021 diselaraskan dengan aspirasi yang diterima DPRD DIY.

Selanjutnya Bappeda menyelaraskan program-program setiap SKPD dengan usulan pokir DPRD DIY. Masing – masing anggota dewan lalu membuat proposal dengan tenggat waktu untuk diunggah ke aplikasi e – pokir.

Pada tahun ini tanggal 22 Januari merupakan batas penutupan pengunggahan data. Mekanismenya sendiri sudah diatur dalam sebuah pasal dengan sasaran by name by address. Selanjutnya Bappeda DIY melakukan evaluasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY. Pada 31 Maret seluruh Anggota DPRD DIY diharuskan sudah mengunggah proposal pada aplikasi e – pokir.

“Kita tanggal 22 Januari ditutup upload data bagi setiap dewan, kemudian Bappeda evaluasi masing – masing data anggota yang disampaikan ke pimpinan kami. Sampai pada akhir 31 Maret, proposal harus sudah diunggah ke aplikasi e-pokir. Kami sebagai pimpinan, tegas bila lebih dari tanggal tersebut maka akan dicoret,” ungkap Suharwanta.  

Terkait dengan penjadwalan agenda, Suharwanta menjelaskan bahwa setiap tahun Sekretariat DPRD DIY menyusun agenda kegiatan tahunan sebagai panduan program kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD DIY dalam satu tahun. Meskipun begitu pada pelaksanaannya terdapat beberapa pergeseran jadwal kegiatan karena beberapa hal. Oleh karenanya, Badan Musyawarah sangat berperan dalam membahas dan memutuskan perubahan jadwal kegiatan.

“Kita sudah ada susunan kegiatan tahunan, tapi dalam kenyataannya kita masih banyak kegiatan yang harus digeser karena suatu dan lain hal. Di sini banmus berperan untuk membahas perubahan jadwal dan menyusun kembali perubahannya,” jelasnya.

Suharwanta mengatakan jika perubahan hanya sedikit, maka akan dibahas dan diputuskan langsung dalam rapat kerja badan musyawarah. Sementara perubahan agenda yang tergolong besar, dapat dibahas kembali dan disepakati bersama melalui rapat paripurna. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*