PU FRAKSI PKS DPRD DIY Terhadap Rancangan Perda DIY Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (12/7/2019) DPRD DIY menggelar Rapat Paripurna dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tersebut dalam Bahan Acara (BA) Nomor 19 tahun 2019.

Huda Tri Yudiana  diutus menjadi sebagai juru bicara membacakan PU Fraksi PKS DPRD DIY Terhadap Rancangan Perda DIY Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY.

Terdapat 6 masukan yang telah di susun, masukan-masukan itu sebagai berikut:

  1. JUDUL RAPERDA , raperda  ini merupakan sebuah rencana umum yang akan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan agar judul raperda ini ditambahkan periodisasi sehingga menjadi Rencana Umum Energi Daerah DIY tahun 2018 – 2050
  2. VISI ENERGI DIY, DIY merupakan daerah importer energi karena tidak adanya deposit sumber energi konvensional local. Jadi  untuk memenuhi kebutuhan energi DIY masih menggantungkan pasokan energi dari luar daerah. Atas dasar ini kami mengusulkan agar  visi Energi DIY ditinjau kembali. Frasa “ pada khususnya dan Indonesia pada umumnya “ sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan  “ pada tahun 2050”.
  3. SASARAN DIVERSIFIKASI ENERGI DIY,  Sasaran bauran energi primer di DIY pada tahun 2025 dan 2050 berbeda bahkan jauh dari sasaran bauran energi primer nasional  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sebagai contoh peran EBT menjadi 9 % di tahun 2025 dan naik menjadi 13 % pada tahun 2050 padahal dalam PP tersebut peran EBT paling sedikit 23 % pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 % pada tahun 2050. Demikian juga pada peran minyak bumi, batubara dan gas bumi juga berbeda dengan PP. mengapa terjadi perbedaan yang sangat jauh ini ? apa pertimbangannya ? dan apakah  Perbedaan  ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat ? 
  1. Berapa capaian EBT sampai pada tahun 2019 ini ? menurut kami capaian ini masih jauh dari target, untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemerintah DIY memberikan perhatian khusus pada pengembangan EBT ini. Mohon tanggapannya.
  2. Konsumsi energy sector transportasi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya volume kendaraan terutama kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas juga akan menambah konsumsi BBM secara tidak produktif atau mubadzir. Pemerintah DIY perlu membuat terobosan besar untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan sistem transpotasi massal yang hemat, cepat dan selamat sehingga mampu menekan pertumbuhan kendaraan pribadi. Kami meminta agar masalah ini menjadi perhatian khusus dan dimasukkan dalam raperda ini. 
  3. Nilai konsumsi listrik per kapita terus mengalami kenaikan demikian juga dengan pertambahan sambungan baru yang mencapai 40.000 per tahun. Namun demikian masih ada 11 % penduduk DIY yang belum terjangkau listrik jaringan. Fraksi PKS meminta pemerintah DIY  agar segera memfasilitasi masyarakat DIY untuk mendapatkan jangkauan listrik jaringan  pada tahun 2020 atau selambat-lambatnya sebelum RPJMD 2017 – 2022 berakhir.

 

Dokumen dapat di unduh di bawah

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*