Public Hearing Cari Masukan untuk Raperda Pengendalian Penduduk

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 23 Tahun 2021 mengadakan kegiatan public hearing dalam rangka pembahasan Raperda Pengendalian Penduduk. Wakil Ketua Pansus, Heri Dwi Haryono memimpin rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan lantai 3 Gedung DPRD DIY, pada Jumat (17/09/2021).

Aspirasi pertama kali disampaikan dari Dinas P3AP2 Sleman yang mengatakan bahwa permasalahan soal kependudukan dapat diatasi dengan mengatasi permasalahan data terlebih dahulu. Dinas P3AP2 Sleman menyampaikan bahwa permasalahan utama kependudukan adalah soal kemiskinan dan ketahanan keluarga.

“Ada beberapa sumber data yang bisa dilakukan dengan pendataan keluarga, SDGs dan SID. Jika ketiga data ini diinterkoneksi akan menjadi salah satu pijakan ketika kita akan merencanakan, karena kita tahu bahwa kegiatan saat ini sudah tidak mungkin dilaksanakan (tanpa data terpadu), kegiatan dilakukan berbasis data. Perlu diupayakan pembuatan kebijakan big data di DIY,” ungkap perwakilan dari Dinas P3AP2 Sleman.

Salah satu peserta public hearing dari DPPKBPMD Bantul mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan disinkronisasi yakni data yang digunakan di daerah harus mengacu data yang ada di pusat. Meskipun begitu, pada nyataannya kegiatan yang harus sinkronisasi belum dapat dilakukan sehingga menurutnya perlu dicantumkan di dalam raperda ini.

“Capaian tidak tahu persisnya, jadi dibuat data manual berkaitan dengan konseling, soal pengendalian penduduk atau ketahanan keluarga ini sangat lemah dan belum bisa aplikatif. Di pasal 33 ini perlu ada kepastian pemanfaatan data untuk pengendalian penduduk yang juga berkaitan dengan publikasi,” ungkapnya. 

Hayu dari DPMPPA Kota Yogyakarta menyampaikan agar dalam raperda nantinya dapat dimuat mengenai pemberdayaan massa dan upaya mitigasi edukasi. Harapannya adalah edukasi terkait pengendalian penduduk ini dapat diberikan sejak usia dini.

Disamping itu, ia mengatakan pentingnya peran tokoh agama dalam edukasi pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga bagi masyarakat. Menurutnya peran dari akademisi juga perlu dilibatkan dan dicantumkan dalam draf raperda khususnya pada pasal 20.

Kemenag DIY pun menanggapi bahwa edukasi dapat diberikan pada saat pembekalan pra nikah oleh KUA. Menurutnya sejauh ini edukasi terkait pengendalian penduduk hanya diberikan secara informal dan belum merata. Ia berharap nantinya melalui raperda dapat diatur kewajiban memberikan edukasi soal pengendalian penduduk saat pembekalan pra nikah.

“Sangat efektif jika dilakukan ketika (pembekalan) pra nikah, selama ini edukasi yang kami lakukan sudah, tapi masih sukarela. Sehingga banyak yang sudah masuk ke keluarga tapi belum punya bekal untuk berkeluarga. Kalau bisa ini dimasukkan dalam edukasi pra nikah bukan hanya sukarela tapi wajib agar ada bekal dan pengalaman cukup,” ungkapnya.

Septi Sri Rejeki, Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta mengungkapkan masukan untuk pasal 20 ayat b yang memuat pengarahan mobilitas sirkuler. Menurutnya jika pengarahan tersebut dilakukan pada masyarakat yang pindah datang maka termasuk dalam pelanggaran HAM.

“Terkait dengan pasal 20 huruf b, pengarahan mobilitas penduduk apakah teramsuk yang pindah datang, karena kalau ini pindah datang termasuk dalam pelanggaran HAM. Skemanya dan pengarahan gimana, kalau mobilitas pindah datang tidak boleh menolak, Dukcapil wajib mencatat pindah datang penduduk ketika syarat sudah lengkap, jelasnya. 

Ahmad Baihaqy Rais, Ketua Pansus menyampaikan bahwa pada dasarnya raperda ini mnegatur tentang pengendalian penduduk baik secara kualitas maupaun kuantitas. Ia menjelaskan bahwa kaitannya dengan ketahanan keluarga dan administrasi kependudukan, DIY telah memiliki perda terkait kedua hal tersebut.

“Kita di Jogja sudah ada (Perda) administrasi kependudukan dan ketahanan keluarga. Kita tekankan pada fertilitas, mortalitas dan persebaran penduduk, supaya tidak kemana-mana. Untuk KIE jelas nanti akan kita masukkan juga,” ungkapnya. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*