Public Hearing Membuka Ruang Partisipasi Masyarakat

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (14/11/2016) Bidang Keuangan Sekretariat DPRD DIY mengadakan Public Hearing diruang Rapur lantai 2 Gedung DPRD DIY. Public Hearing sendiri dihadiri oleh elemen masyarakat, Anggota DPRD DIY, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perwakilan Perguruan Tinggi Di DIY. Acara yang mengangkat tema mengenai rancangan RAPBD DIY tahun 2017 ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto dari Fraksi PAN.

Dalam sambutannya, Inung,  sapaan akrab Arif Noor Hartanto, mengatakan bahwa acara seperti ini diharapkan dapat semakin mendekatkan antara masyarakat, DPRD dan juga Pemerintah DIY. “Forum RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) seperti ini sebenarnya membuka ruang partisipasi masyarakat “, jelasnya.

Dalam public hearing kali ini menghadirkan dua narasumber yakni Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY dan Bambang Wisnu Handoyo Kepala DPPKA DIY serta dimoderatori oleh Sekertaris DPRD DIY, Drajad Ruswandono. Pada sesi pertama, Tavip Agus Rayanto memaparkan mengenai kondisi ekonomi masyarakat di DIY secara umum, serta dari sektor apa saja APBD DIY di dapatkan. Dari pemaparannya, dapat dilihat bahwa sektor Industri menjadi sektor yang paling besar dalam menyokong pendapatan daerah. “Sektor Industri menyumbang 13% dari total pendapatan daerah, disusul sektor pertanian dengan 11 % dan Hotel 10%”, ujarnya. Selanjutnya, Tavip juga menyampaikan bahwa DIY saat ini sedang berada di posisi ke-2 sebagai daerah dengan ketimpangan perekonomian terburuk setelah Papua Barat. Hal ini terjadi karena sektor-sektor formal dikuasai oleh golongan atas. “Karena hal itu nantinya program RAPBD 2017  menyasar sektor-sektor bawah agar ketimpangan tersebut dapat kita pangkas”, imbuhnya.

Sesi kedua diisi oleh Bambang Wisnu Handoyo memaparkan mengenai Pendapatan Daerah serta realisasi pajak daerah dalam 5 tahun terakhir. Bambang, sapaan akrab Bambang Wisnu Handoyo, juga memaparkan bahwa dalam program RAPBD tahun 2017 nantinya akan memangkas beberapa program yang dianggap kurang signifikan dampaknya bagi masyarakat. Sesi tanya jawab dan juga usulan menjadi penutup dari rangkaian acara Public Hearing kali ini. (aw)