Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) pada Senin (14/02/2022). Diterima oleh Koeswanto dan Rany Widayati, PII Yogyakarta menyampaian masalah tentang problematika keummatan dan peran pelajar saat ini.
Ketua Umum PW PII Yogyakarta, Fajar Ibnu Sina menyampaikan bahwa PII juga fokus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada prinsipnya PII memiliki kegiatan training atau pelatihan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pengurus wilayah ini banyak agenda yang melibatkan eselon di bawahnya, yakni di daerah dan komisariat. Maksud kedatangan kami adalah apa saja yang bisa kami kolaborasikan dan penting untuk bersama,” ungkap Fajar.
Gusti Rian Saputra, Kabid Komunikasi Umat menyampaikan kedatangan ini untuk melakukan diskusi mengenai persoalan di sekitar dan keinginan untuk bekerjasama. Ia menyampaikan persoalan klitih yang kini tengah menjadi isu nasional, kasus di Wadas, serta antisipasi terjadinya kasus lain.
“Kami ingin bahas problematika di sekitar. Banyak terjadi kasus yang dialami oleh pelajar maupun masyarakat. Klitih adalah kasus nasional, kita juga antisipasi terjadinya kasus lain. Kita kawal teman mahasiswa dan kawal nasib masyarakat Wadas. Kita mau diskusi dengan DPRD mengenai keterlibatan kami dalam membantu program pemerintah,” tuturnya kepada Komisi D.
Sementara Muhammad Abduh, Kabid Kaderisasi menambahkan harapannya agar tercipta koordinasi antara PW PII Yogyakarta dan DPRD DIY serta Pemda DIY. Menurutnya tujuan pemerintah ini sejalan dengan tujuan PII sehingga bisa dilakukan koordinasi.
“Kami berharap kalau dikoordinasikan, semangat dan tujuan dapat cepat tercapai. Kami berharap masalah ini bisa dikoordinasikan bersama OPD terkait,” tambahnya.
Rany Widayati selaku Anggota Komisi D menanggapi bahwa PII sebagai organisasi pelajar dapat membantu ketugasan pemerintah dengan mengawal penyelenggaraan program di lapangan. Rany juga menambahkan agar PII dapat menyampaikan kondisi permasalahan di masyarakat kepada DPRD DIY agar bisa ditindaklanjuti.
“Program kegiatan bersama OPD itu dibahas di DPRD melalui komisi. Setelah selesai semua, anggaran disampaikan lalu disetujui dalam APBD. Untuk pengawasan, pada dasarnya seluruh masyarakat bisa membantu mengawasi penyelenggaraan program di lapangan,” tegas Rany.
Ditanggapi oleh Suci Rohmadi dari Dinas Dikpora DIY, bahwa adanya organisasi seperti ini sangat bermanfaat terutama dalam mencegah kasus klitih, pernikahan usia muda, dan penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyinggung soal peran PII yang dapat membantu memberikan pendidikan non fprmal bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.
“Dari segi kaderisasi kan ada pendidikan non formal. Semua pelajar tidak sama ekonominya, tidak semua mampu melanjutkan pelajaran (pendidikan). Peran PII penting bisa membantu pendidikan non formal yang tidak mampu melanjutkan (pendidikan),” jelas Suci.
Sementara Kepala Dinas P3AP2 DIY, Erlina Hidayati berharap agar PW PII Yogyakarta bisa memberikan masukan atau usulan penyelesaian masalah anak dan perempuan kepada Dinas P3AP2. Menurutnya peran organisasi pelajar ini sangat penting terutama dalam melakukan analisa masalah di lapangan.
Pada akhir pertemuan, Koeswanto mengimbau pada PW PII Yogyakarta agar bisa turut mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan masalah yang dialami masyarakat. Menurutnya memang banyak program pemerintah yang bisa dikolaborasikan, namun berkaitan dengan hal ini tentu perlu pembahasan mendalam.
“Akan bagus jika ada pembahasan lagi agar OPD dan PII bisa menemukan titik temu dimana kerja samanya,” tutup Koeswanto. (fda)
Leave a Reply