Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menerima aksi demonstrasi ratusan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Yogyakarta Menggugat (AYM) di Gedung DPRD DIY pada Senin (3/4/2023).
Dalam aksinya massa membawa sejumlah tuntutan, yakni mencabut pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan menolak penundaan Pemilu tahun 2024. Selain itu massa juga menuntut penyelenggaraan pendidikan gratis di DIY.
Kordinator Umum Forum Bem Se-DIY, Abdullah menilai Perpu Cipta Kerja yang disahkan sangat kental akan syarat kepentingan, “pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dilakukan secara tergesa-gesa potensial dan aktual cacat secara formilnya”, ungkap Abdul.
Dalam kesempatan ini Huda mengapresiasi semangat rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Menurutnya isu yang dibawakan oleh masa aksi juga merupakan kepedulian dari mereka terhadap permasalahan bangsa Indonesia, terkhusus untuk tututan terkait penyelenggaraan pendidikan.
“Yang merupakan kewenangan pusat kita teruskan ke pemerintah pusat, yang merupakan kewenangan DIY kami akan bahas bersama di dewan. Saya kira masukan tentang pendidikan gratis itu bagus. Kebetulan kami sedang akan membahas raperda tentang pembiayaan pendidikan” ungkap Huda.
Menurut Huda, masih ada hal krusial yang perlu disikapi secara kebijakan. Saat ini masih ada selisih antara biaya unit cost minimal yang telah ditetapkan dengan pergub dan total antara BOS nasional dan BOS daerah. Sekitar selisih 1.5 juta per siswa per tahun. Sehingga pilihan kebijakannya adalah dibebankan kepada orangtua siswa berupa pungutan atau ditanggung oleh pemda atau negara.
Kendati anggaran yang diperlukan cukup besar, Huda tetap optimis penyelenggaraan pendidikan gratis sangat masuk akal untuk dijadikan masukan dalam raperda pembiayaan pendidikan nantinya.
“Memang anggaran diperlukan untuk itu cukup besar, namun DIY mampu dalam pandangan saya. DPRD DIY sangat terbuka terhadap masukan masyarakat terkait raperda ini”, tambahnya.
Sebagai langkah nyata, Huda meminta eksekutif (Pemda DIY) untuk segera melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk menanggung selisih angka tersebut, agar saat pembahasan nanti lebih mudah dalam memutuskan kebijakan. (dp)
Leave a Reply