SBSI DIY Tolak Perpanjangan PPKM dan Tuntut Pembukaan Sektor Pariwisata

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari perwakilan SBSI Yogyakarta yang dilaksanakan pada Kamis (02/09/21) bertempat di ruang rapur lantai 2. Audiensi kali ini diterima dan dipimpin oleh Sofyan Setyo Darmawan, Sekretaris Komisi D. Turut hadir juga dari OPD terkait seperti Dinas Sosial DIY, Dinas Tenaga Kerja DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satpol PP DIY.

Audiensi kali ini membahas mengenai penolakan perpanjangan PPKM dan pembukaan sektor pariwisata. Kedatangan SBSI ini dipimpin dan dibuka oleh Dani Eko Wiyono dan Feldynata Kusuma. Dani Eko Wiyono mempersilahkan teman-temannya untuk menyampaikan aspirasinya.

“Pada kesempatan kali ini, saya berharap kepada DPRD DIY untuk membantu kami para pedagang yang tidak dapat berjualan dan mendapatkan penghasilan dikarenakan banyaknya tempat wisata yang tutup. Terkait dengan bantuan sosial tunai yang disalurkan oleh Dinsos, kami belum mendapatkannya hingga bulan ini,” ungkap Nazara, pedagang di Kulon Progo.

Terkait dengan PPKM yang diberlakukan di Yogyakarta saat ini memang banyak menuai pro dan kontra, salah satunya bagi SBSI Yogyakarta. Mereka menginginkan agar PPKM segera dihentikan dan membuka sektor pariwisata.

“Saya sangat berharap adanya pemberhentian PPKM dan membuka kembali jalur mata pencaharian sebagai pekerja seni. Salah satunya sektor pariwisata agar kami dapat berkarya kembali. Saat ini, pekerja seni sangat terpuruk sampai alat untuk bekerja, kami jual untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Diharapkan Dewan dapat memberikan solusi terbaik untuk kami agar dapat menghadapi PPKM ini,” ujar Sigit yang merupakan pekerja seni.

Sofyan menanggapi aspirasi yang disampaikan, ia sepakat agar PPKM dapat diberhentikan. Ia berharap agar pemda dapat mengkoordinasikan Satpol PP agar tidak menggunakan kekerasan dalam menertibkan masyarakat.

Selain itu ia berharap Dinsos dapat memberi perhatian lebih bantuan-bantuan sosial yang masih belum tersalurkan sebagaimana mestinya. Menurutnya perlu diberikan kuota pendidikan untuk bersekolah maupun berkuliah.

Sofyan turut mendorong Disbud dan Dispar untuk membuka sektor wisata dan sektor pekerja seni agar dapat membangun kembali ekonomi Yogyakarta. Sofyan mengungkapkan Kemenkes akan terus mempercepat vaksinasi dan memperbanyak stok vaksin serta tidak menarik biaya kepada masyarakat.

“Menjamin tidak ada PHK untuk para pekerja buruh serta memberikan jaminan hidup. Untuk peraturan ojol dan kemitraan kami berada di level Perda (daerah) sehingga untuk wewenang berada di pusat, namun akan tetap disampaikan agar menjadi masukan pusat,” ungkapnya. (af)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*