Tanggapan DPRD DIY atas Pendapat Gubernur

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY memberikan tanggapan atas Pendapat Gubernur yang sebelumnya disampaikan. Sebelumnya Gubernur memberikan pendapatnya atas penyampaian raperda usul prakarsa DPRD DIY, yakni Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Terhadap Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Anton Prabu Semendawai, Pimpinan DPRD DIY menyampaikan tanggapannya. Ia menjelaskan bahwa Badan Pembinaa Ideologi Pancasila akan melakukan pembinaan ideologi pancasila, bukan wawasan kebangsaan.

“Selanjutnya yang menjadi dasar berpikir bahwa pancasila bisa masuk dalam pendidikan wawasan kebangsaan adalah dari berbagai sumber literatur,” jelasnya.

Jika disandingkan dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 DPRD DIY berharap raperda ini dapat memberikan landasan yuridis yang lebih kuat. Menurutnya memasukkan pancasila dalam materi wawasan kebangsaan sama dengan melupakan peran penting pancasila.

Kaitannya dengan materi muatan lokal keistimewaan yang dirasa terlalu umum, Anton menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diatur lebih lanjut dalam pergub.

Anton juga menjelaskan bahwa raperda ini tidak hanya berkutat pada isu kerukunan dan toleransi. Isu lain seperti pengamalan nilai pancasila dan wawasan kebangsaan juga tertuang dalam raperda ini.

“Kami jelaskan bahwa pancasila hadir untuk memberikan pondasi berpikir agar masyarakat mempunyai titik pihak ideologis yang sama,” jelasnya.

Terkait dengan Raperda Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Anton menjelaskan sistem e-desain irigasi yang masuk dalam draf tersebut adalah aplikasi untuk pembagian dan pengaturan air irigasi yang ada di bendung secara real time. Data tersebut dapat digunakan untuk distribusi air pertaniat atau non pertanian, kewaspadaan bencana, distribusi air musim kemarau, mengetahui kebocoran air irigasi dan mengetahui kerusakan jaringan irigasi.

Sebelumnya Gubernur menyampaikan pendapat tentang ketentuan larangan agar tidak terjadi duplikasi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Terkait hal tersebut Anton menyampaikan DPRD sepakat dan akan membahas lebih lanjut dengan penuh kehat-hatian dalam pembahasan pansus.

Selanjutnya raperda yang telah disampaikan dan dijelaskan ini disepakati untuk dibahas dalam pansus. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*