Tenaga Ahli Fraksi DPRD DIY Sampaikan Pokok-Pokok Pikiran RKPD Tahun 2025

Pembahasan Pokok - Pokok Pikiran RKPD DIY 2025

Jogja, dprd-diy.go.id – Rencana pokok-pokok pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY tahun 2025 dipaparkan oleh Tenaga Ahli Fraksi DPRD DIY kepada mitra kerja komisi C dan D dalam agenda Focus Group Discussion. Dilaksanakan pada Kamis (23/11/2023), Ir. Atmaji, Wakil Ketua DPRD DIY, memimpin jalannya rapat hari ini.

“Untuk menyusun APBD tahun 2025 nanti itu memang harus ada rencana-rencana termasuk rencana kerja dan juga pokok-pokok pikiran yang harus dituangkan jauh-jauh hari. Semoga nanti setelah paparan ini nanti bisa terbentuk usulan-usulan dari bapak ibu anggota dewan sehingga nanti pada saatnya sudah bisa usulkan untuk APBD tahun 2025,” Ungkap Atmaji untuk memulai rapat yang dipimpinnya.

Setelah itu agenda dilanjut dengan pemaparan dari dua orang tenaga ahli fraksi yang hadir. Susanto Budi Raharjo, S.H., M.H., TAF dari Fraksi PDIP menyampaikan pokok pikiran pada bidang Pembangunan yang terdiri atas 6 sub bidang diantaranya Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Lingkungan Hidup Dan Perencanaan Pembangunan.

Lebih rinci, Susanto juga menjelaskan masing-masing permasalahan yang ada pada 6 sub bidang tersebut. Setelah memaparkan pokok pikirannya Susanto memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemda DIY sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perrmasalahan-permasalahan yang ada.

Rekomendasi yang diberikan berupa pembuatan kebijakan, penguatan pembangunan infrastruktur, pemberian dukungan dana untuk pembangunan di Kelurahan dan Kalurahan hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Selain pemaparan pada bidang pembangunan, pertemuan ini juga membahas terkait permasalahan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Pemaparan pokok-pokok pikiran pada bidang ini disampaikan oleh Arif Noor Hartanto, S.I.P., TAF dari Fraksi PAN.

Arif menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi target utama untuk diselesaikan. Angka kemiskinan di DIY sendiri masih diatas rata-rata nasional. Oleh sebab itu untuk mencapai target kemiskinan tahun 2025 yang dibawah 10%, Arif merekomendasikan untuk mengoptimalisasikan kawasan selatan DIY dengan pemberdayaan. Menurutnya, keterpaduan program ekonomi pedesaan dapat membantu pemerataan kesejahteraan.

Tidak hanya itu, Arif juga mengungkapkan permasalahan-permasalahan lain seperti tingkat pengangguran di DIY yang masih terbilang cukup tinggi, masalah kesehatan, masalah yang terjadi pada perempuan dan anak serta indeks kebugaran masyarakat DIY urutan tiga terbawah namun angka partisipasi olahraga di DIY berada pada urutan tengah secara nasional.

Mendapati permasalahan yang ada, Arif menuturkan rekomendasi-rekomendasi berupa penguatan pada sektor perdagangan dan pengembangan pendidikan yang menunjang serapan tenaga kerja. Pihaknya juga merekomendasikan untuk pengimplementasian GERMAS dengan maksimal serta adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan di DIY untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat DIY. (ps)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*