Tim Penyusun Jelaskan Kembali Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air

Jogja, dprd-diy.go.id – Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) BA 18 Tahun 2019 pada Rabu (31/7/2019) dihadiri oleh tim penyusun naskah akademik serta pakar hidrologi dan manajemen lingkungan. Adanya rapat kerja ini ditujukan untuk mendengarkan penjelasan naskah akademik serta mengulas kembali substansinya bersama pakar terkait. Nur Sasmito Ketua Pansus, menuturkan bahwa sebelumnya masih ada beberapa poin yang masih rancu sehingga perlu untuk diperbaiki dan diluruskan.

Hari Supriyanto dari Fakultas Hukum UAJY sekaligus tim penyusun naskah akademik menuturkan bahwa ada beberapa fungsi dari dibentuknya Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Diantaranya yaitu menjamin kebutuhan dan kepentingan bersama, mencegah konflik, dan memberikan solusi penyelesaiaan konflik. Dalam Raperda diatur pula mengenai hak dan kewajiban stakeholder, kewenangan swasta dan pemerintah, pengertian fundamental, serta penyelesaian sengketa yang ada.

Menurut penjelasan Hari pembuatan Raperda ini disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Hari menyampaikan bahwa dalam peraturan sebelumnya nuansa kapitalisnya sangat tinggi, sehingga perlu diatur kembali untuk meningkatkan kembali fungsi sosialnya.

“Pada dasarnya dengan adanya Raperda ini artinya kita menyadari bahwa air itu karunia dan harus dikelola. Kita juga perlu tegaskan bahwa negera pengelola utama sumber daya air. Prinsip fungsi sosial juga harus menjadi kerangka dasar yang penting. Dimana tidak dapat digunakan untuk pribadi, harus sesuai sifat dan jenisnya, dan dapat menyeimbangkan kepentingan umum dan individu,” tutur Hari menjelaskan kerangka dasar fungsi sosial.

“Prinsipnya Perda ini tidak bisa mengurangi pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta, tapi swasta harus bermitra dengan pemerintah. Local wisdom (kearifan lokal) juga dapat semakin terangkat, contohnya konservasi sumber daya air. Ini juga dapat melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat,” lanjutnya.

Hari turut menegaskan bahwa peraturan ini tidak akan ada kebijakan untuk mengambil peran Balai Besar Sungai DAS. Perda ini dibuat untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, semisal adanya cekungan-cekungan baru. Sistem drainase antara kabupaten dan kota, daya rusak air, serta penanganan sempadan sungai turut dibahas di dalam Perda ini. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*