Upaya Wujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Untuk Penyandang Disabilitas

Jogja, dprd-diy.go.id – Pansus Bahan Acara 40 Tahun 2018 terkait penyandang disabilitas menggelar Rapat Kerja terkait paparan eksekutif berkenaan dengan Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada, Jum’at (26/10). Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus BA 40 Tahun 2018, H. Sukamto, S.H  di ruang lobi lantai 1. Selain anggota Pansus, rapat juga mengundang Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Dalam rapat ini, pimpinan pansus menyampaikan bahwa inti dari pertemuan ini adalah membahas terkait pengawasan terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik atau belum, serta sudah optimalkah program-program yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas dari semua bidang seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan infrastruktur.

Dinas Sosial DIY menyampaikan ada beberapa hal yang harus dilengkapi dalam perda ini dengan menyesuaikan amanat yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2016 seperti 22 hak yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam istilah yang digunakan dalam perda ini juga perlu ada yang diubah dalm penyebutan kategori disabilitas.

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memaparkan data dan fakta terkait disabilitas di DIY sebesar 3,5% dari penduduk dan sebanyak 70% diantaranya adalah penduduk miskin. Yang masih menjadi masalah bagi Dinas Kesehatan DIY adalah terkait dengan akses pelayanan. Mereka juga menyampaikan komitmen terhadap pelayanan disabilitas sesuai dengan pasal 44 yang meliputi, kemudahan akses, keamanan, kenyamanan pelayanan, kecepatan dan kualitas pelayanan. beberapa program yang dijalankan seperti sarpras, jamkesus, standarisasi, yankes dan sumber daya manusia yang dilakukan telah sesuai dengan amanat perda tersebut, namun masih ada 10 poin didalamnya yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan. Pelayanan pemeriksaan “torch” kepada masyarakat disabilitas, Posbindu dalam rangka menggerakkan sumber daya masyarakat dalam pelayanan promotif preventif untuk disabiltas, program jemput pasien disabilitas pada program “home care” dan akreditasi terhadap semua Puskesmas di DIY. “Tahun 2017 ada 17 kali program Jamkesus terpadu yang sudah kami lakukan, ini membuktikan bahwa perda ini memberi amanah luar biasa sehingga implementasi bagaimana perda ini memberi efek yang baik, sekarang akses pelayanan disabilitas lebih banyak.” Tutur Pembayun Kepala Dinas Kesehatan DIY.

Dinas Dikpora menyampaikan kaitan dengan pendidikan dalam Perda No. 4  Tahun 2012 pada pasal 5 sampai 15 secara substantif sudah kami laksanakan, seperti anak berkebutuhan khusus sudah kami layani ketika masuk sekolah reguler dan sekolah inklusi. Kami memberikan beasiswa menyeluruh kepada anak penyandang disabilitas, namun masih ada beberapa keluarga yang menyimpan anaknya dan tidak berkenan untuk disekolahkan karena alasan malu. Kaitannya Perda No.4 Tahun 2012 dengan UU No.8 tahun 2016 adalah daerah perlu membentuk layanan disabilitas seperti yang diamanahkan undang-undang. “Sekolah di wilayah DIY sudah kita minta juga untuk akses layanan bagi anak disabilitas, yang baru membangun kita wajibkan dan bagi bangunan sekolah lama kita bantu untuk merenovasi ulang bagian yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar bagi penyandang disabilitas.” Tutur Aji.

Rapat kerja Pansus Bahan Acara 40 Tahun 2018 terkait penyandang disabilitas ini menghasilkan sejauh mana implementasi Perda No. 4 tahun 2012 dari hasil penjelasan dinas-dinas terkait dan diakhiri dengan skors kembali. (wwn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.