Komisi-Komisi Laporkan Hasil Terkait Pembahasan APBD DIY TA 2019

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Anggaran DPRD DIY menggelar Rapat Laporan Komisi-Komisi terkait Pembahasan Raperda DIY tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2019 (BA 35 Tahun 2018) pada Senin (22/10/2018). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan di ruang lobi lantai 2. Selain anggota DPRD DIY, rapat juga mengundang Sekretaris Daerah DIY, Bappeda DIY, DPPKA DIY, Inspektur Inspektorat DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Organisasi Setda DIY.

Dalam rapat ini setiap komisi menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait rekapitulasi RAPBD DIY TA 2019. Komisi A yang diwakili oleh Eko Suwanto menyampaikan bahwa dari enam belas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja sama ada empat organisasi yang diprediksi mendapatkan pendapatan, yaitu Biro Umum Humas dan Protokol sebesar 417.000.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebesar 757.450.000, Badan Penghubung Daerah 412.750.000, dan Badan Diklat sebesar 3.413.500.000. Keempat mitra tersebut tidak dibahas karena tugas pokok dan fungsinya bukan untuk memperoleh pendapatan lebih dari kebutuhan internal Pemerintah DIY.

Komisi B menyampaikan bahwa total belanja mitra kerja SKPD awalnya sebesar 10.601.389.394.374. Kemudian setelah Komisi B melakukan pencermatan ada penambahan sebesar 19.339.637.742,38. Sehingga total belanja seluruhnya sebesar 1.079.478.032.116,38 dengan catatan bahwa ada anggaran tambahan 300.000.000 untuk kegiatan kajian perencanaan potensi pendapatan daerah yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam pembahasan Komisi A.

Selanjutnya Komisi C menyampaikan hasil pembahasan yaitu penganggaran untuk Bappeda sebesar 15.119.471.400, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 46.643.520.120, Biro Administrasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sebesar 6.793.124.660, untuk total belanjanya akan diinformasikan selanjutnya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keauangan dan Aset (DPPKA).

Terakhir Komisi D menyampaikan hasil pembahasan mengenai sebelas mitra yang dinaungi Komisi D seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Grhasia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sebagainya. Dari keseluruhan mitra total awal sebesar 1.397.104.226.300 kemudian memerlukan penambahan sebesar 3.031.294.220. Jadi, total belanja dari keseluruhan adalah sebesar 1.396.072.931.823. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.