Upayakan Sinergi Penyederhanaan Birokrasi, DPRD DIY Adakan FGD

Jogja, dprd-diy.go.id – Dalam rangka membahas Sinergi Penyederhanaan Birokrasi dengan Budaya Lokal, DPRD DIY mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (08/12/2022). Pada kegiatan ini, Arif Noor Hartanto, S.I.P. Tenaga Ahli Fraksi PAN dan Afika Rahman, Tenaga Ahli Fraksi PKB menjadi narasumber.

Arif menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dasar penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyerderhanaan Birokrasi pada prinsipnya adalah kolaborasi. Melalui penyerdehanaan birokrasi, suatu organisasi menjadi lebih sederhana dengan adanya dua level struktur. Selain itu, pengambilan keputusan dapat lebih agile (cepat) dan efisien.

Berkaitan dengan perampingan struktur dan pengalihan jabatan fungsional, maka harus didukung dengan penguatan kapasitas ASN melalui diklat ataupun bimtek, serta kejelasan karir bagi pejabat fungsional.

Selain itu dalam sesi FGD ini Arif mengatakan bahwa pelayanan publik yang berbasis IT memang lebih efisien, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menutup akses pelayanan secara konvensional. Dikarenakan sebagian masyarakat memang belum memahami untuk mengakses pelayanan berbasis IT.

“Digitalisasi layanan yang berbasis IT itu bagus dan efisien, tetapi tidak boleh membunuh pelayanan-pelayanan dengan metode konvensional dikarenakan terdapat orang-orang memang tidak bisa mengakses (layanan berbasis IT) maka harus ada solusi yang dilakukan oleh penyedia layanan,” ungkap Arif menjelaskan materi FGD.

Menurutnya layanan digitalisasi juga tidak boleh menghapus apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika tidak mampu mengakses dengan metode berbasis IT.

Sementara Afika Rahman menyampaikan bahwa salah satu permasalahan utama birokrasi yakni budaya kerja aparatur yang belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif. Budaya Pemerintah Satriya merupakan nilai budaya kerja aparatur yang diintegrasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis budaya Jawa Yogyakarta. Pada hal ini budaya Satriya bertujuan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik dengan membawa nilai dan norma budaya lokal agar menjadi lebih efektif dan efisien.

“Seluruh sektor harus bekerjasama untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari organisasi atau pemerintah daerah. Dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat menjadi prioritas yang ditempatkan (dilakukan) bagi ASN,” tutur Afika Rahman.

Wakhid, perwakilan dari Bagian Organisasi Kabupaten Gunungkidul mengutarakan tanggapannya bahwa regulasi penyederhaan birokrasi dirasa belum sempurna, namun pemerintah tingkat kabupaten dituntut harus sudah menerapkan hal tersebut sehingga terjadinya adanya kendala-kendala. (rns)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*