Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar Monitoring Dampak Pemangkasan Dana Desa di Kalurahan Timbulharjo

Bantul, dprd-diy.go.id – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Umaruddin Masdar, S.Ag., melakukan monitoring dampak pemotongan Dana Desa terhadap kinerja dan capaian Pemerintah Kalurahan Timbulharjo, Kabupaten Bantul, Rabu (28/1/2026). Monitoring ini dilakukan menyusul pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak langsung pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Lurah Timbulharjo, Anif Arkham Haibar, S.Pd, beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, Umaruddin menegaskan bahwa DPRD DIY perlu memperoleh gambaran faktual terkait kondisi APBKal pasca pemotongan Dana Desa sebagai bahan pengawasan dan perumusan kebijakan.

“Monitoring ini penting untuk memastikan sejauh mana pemotongan Dana Desa berdampak pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan. Kami akan bantu sampaikan kepada teman-teman DPR-RI di Komisi V untuk memperhatikan kondisi terkini di kalurahan-kalurahan,” ujar Umaruddin Masdar.

Lurah Timbulharjo menjelaskan bahwa pemotongan Dana Desa menyebabkan banyak kegiatan yang telah direncanakan harus disesuaikan, bahkan dibatalkan, sehingga memicu kekecewaan di tengah masyarakat.

“Banyak kegiatan dan program pemberdayaan yang sudah kami siapkan akhirnya harus ada penyesuaian. Ini menimbulkan kekecewaan masyarakat karena ada program yang sebelumnya sudah dijanjikan,” kata Anif.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kalurahan telah menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi pengurangan anggaran. Namun, besaran pemotongan Dana Desa di luar perkiraan awal.

“Awalnya kami memprediksi pemotongan sekitar 64 persen, tetapi realisasinya justru mencapai sekitar 85 persen. Plan A dan Plan B yang kami susun akhirnya tetap meleset,” ungkapnya.

Dampak pemotongan anggaran juga dirasakan pada Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp50 juta per padukuhan berkurang menjadi Rp40 juta, sehingga menyulitkan pemerintah kalurahan dalam penyusunan APBKal di akhir tahun anggaran.

Menanggapi kondisi tersebut, Umaruddin Masdar menegaskan bahwa DPRD DIY akan menjadikan hasil monitoring ini sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah agar kebijakan penganggaran tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalurahan. (lz/cc)