Workshop Masukan Pakar Atas Paparan Rancangan Awal Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Terhadap RKPD DIY Tahun 2020

Jogja, dprd-diy.go.id – Workshop diselenggarakan di DPRD DIY pada 21 Agustus 2018 pukul 09.30 – 14.00 yang dipimpin oleh Arif Noor Hartanto selaku Pimpinan serta dipandu oleh Agus Sumartono selaku Sekretaris Komisi A. Acara workshop ini merupakan lanjutan dari workshop pertama yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2018, dengan mengundang 6 narasumber selaku pakar dari bidangnya masing-masing. Tujuan dari workshop ini untuk mendengarkan masukan dari pakar dan ahli, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun pokok-pokok pikiran.

Acara diawali dengan sambutan dari pimpinan serta kilas balik hasil dari acara Rancangan Awal pada 15 Agustus yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Prof.Purwo Santoso selaku pakar dari PSKK UGM yang menyampaikan masukan dari bidang pemerintahan. Materi yang disampaikan berisi mengenai usulan untuk membentuk Grand Design Keistimewaan Yogyakarta. Lebih rinci beliau menyampaikan faktor-faktor penting untuk membangun grand design tersebut, antara lain mengenai kearifan lokal Yogyakarta yang terdiri dari pemimpin maupun rakyatnya, adanya paradoks kekuasaan, upaya untuk keluar dari pemikiran birokratisme yang cenderung rigid, serta mengembangkan keistimewaan Yogyakarta dengan tagline “Dari Jogja untuk Indonesia”. Langkah selanjutnya dari grand design tersebut disampaikan oleh Prof.Purwo, bahwa diperlukan legalisasi dari grand design yang sudah dirancang, agar mampu mengangkat kearifan lokal yang dimanifestasikan dalam bentuk legalitas grand design.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Dewi H.Susilastuti selaku pakar ahli dari PSKK UGM yang menyoroti dari bidang Kesejahteraan Masyarakat. Beliau menyampaikan beberapa permasalahan terkait kesejahteraan rakyat serta pembangunan. Pemaparan beliau menekankan akan pentingnya pembangunan yang harus dilakukan berkesinambungan antara pembangunan infrastruktur serta pembangunan manusia. Kedua hal tersebut harus dikelola dengan baik agar mencapai murtually reinforcing. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan juga harus berdasarkan evidence based policy (kebijakan berdasarkan data) yang antara lain meliputi data kewilayahan, data mengenai gender, serta data mengenai tingkat pendidikan.

Pemaparan materi dilanjutkan dari bidang Infrastruktur dan Transportasi yang disampaikan oleh Lilik Wachid Budi Susilo yang merupakan Pakar dari PUSTRAL UGM. Beliau menyampaikan isu pengembangan infrastruktur di DIY, antara lain disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak pada sektor yang luas, terlebih dalam sektor sosial dan ekonomi, karena adanya infrastruktur mampu menjadi jawaban dari berbagai isu strategis serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Selain itu, disampaikan pula bahwa infrastruktur merupakan instrumen atau alat pembangunan, bukan sebagai tujuan pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan pentingnya pembangunan maupun pengembangan infrastruktur maupun transportasi yang mampu menjawab kebutuhan dan masalah masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa infrastruktur juga perlu dibangun dengan melihat kesesuaian dokumen perencanaan serta dilakukan dengan keberpihakan pro poor maupun pro growth.

Kemudian materi disampaikan dari sektor Keuangan yang disampaikan oleh JB. Priyono selaku Kepala BPS Provinsi DIY. Beliau menyampaikan berbagai macam data yang berkaitan dengan kemiskinan di Provinsi DIY. Disampaikan bahwa dalam jangka waktu satu tahun (Maret 2017 – Maret 2018) garis kemiskinan DIY terus mengalami peningkatan, bahkan ranking garis kemiskinan per Maret 2018 yang menunjukkan posisi DIY pada urutan ke-20. Namun posisi tersebut justru berbanding terbalik dengan nilai upah UMR DIY pada 2017 – 2018 yang menempati urutan terakhir atau urutan 34. Beliau juga menyampaikan kondisi dan jumlah penduduk miskin di DIY serta data yang menunjukkan data ketimpangan pendapatan antara desa dan kota. Sebagai penutup, beliau menuturkan strategi mengatasi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan wilayah dengan memberikan beberapa exit strategy.

Selanjutnya materi disampaikan oleh Prof.Mudrajad Kuncoro selaku Guru Besar sekaligus pakar dari FEB UGM. Beliau menyampaikan pentingnya kesesuaian antar dokumen perencanaan dari level pusat hingga daerah. Hal tersebut berkaitan dengan  banyaknya program pemerintah yang sudah ada, namun belum efektif terlaksana. Prof Mudrajad menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk menurunkan kemiskinan DIY, antara lain dengan adanya peta spasial kemiskinan, peninjauan ulang program anti-kemiskinan, serta perlunya sinergi dan harmonisasi antar stakeholders (pemangku kepentingan). Selain itu, beliau juga menyampaikan usulan grand design sebagai dasar pokok-pokok pikiran kebijakan pembangunan DIY yang meliputi kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UKM, menggencarkan iklim investasi, kebijakan anggaran daerah, serta kebijakan kerjasama antar stakeholders secara inklusif. Kemudian penyampaian materi yang terakhir disampaikan oleh Drs. Mulyanto, MM yang membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah Provinsi DIY tahun 2015 – 2019 yang terdiri dari Pendapatan Daerah , Pendapatan Asli Daerah, serta Belanja Daerah. Beliau juga menekankan mengenai bagaimana pokok-pokok pikiran tahun 2020 nantinya mampu berkorelasi dengan ketersediaan dana yang ada. Setelah seluruh narasumber menyampaikan materi, terdapat sesi tanya jawab dari beberapa undangan yang hadir. Acara workshop diakhiri dengan pemaparan kesimpulan secara garis besar oleh moderator, kemudian acara ditutup pada pukul 13.45. (Ra)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.