Yayasan Griya Jati Rasa Harap UMKM dan Koperasi Masuk dalam Katalog Pembelanjaan APBD DIY

Eko Suwanto Ketua Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meminpin Rapat

Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD DIY menerima audiensi dari Yayasan Griya Jati Rasa terkait permohonan untuk mengawal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi masuk dalam daftar katalog provinsi untuk dibelanjakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY pada hari Kamis (30/06/2022).

Kegiatan tersebut diawali dari pemaparan maksud dan tujuan oleh Yayasan Griya Jati Rasa yang mempertanyakan beberapa hal terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia merupakan upaya kolaborasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri yang diproduksi oleh UMKM lokal.

Pada pembahasannya, pihak Yayasan Griya Jati Rasa mempertanyakan dampak Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pengentasan kemiskinan di DIY sejauh ini dan sejauh mana cakupan program tersebut terhadap kelompok rentan yang mengalami kemiskinan.

“Komisi A DPRD DIY selalu berkomitmen untuk bagaimana APBD tersebut disusun untuk dapat menjadi stimulus yang menciptakan lapangan kerja di DIY. Beberapa bulan lalu, Komisi A melakukan riset bersama beberapa perguruan tinggi yang mana didapatkan empat masalah utama yaitu pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang sakit dan meninggal, berkurangnya lapangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan harga bahan pokok naik. Berdasarkan empat hal tersebut, kami berpendapat bahwa APBD harus dibentuk dan menjadi stimulus pembentukan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat,” tutur Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

Adapun dampak dari Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yaitu munculnya keberagaman produk ekonomi rakyat. Pengembangan produk ekonomi lokal menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, contohnya sekarang mulai bermunculan wisata kuliner bernuansa panorama sawah di Yogyakarta.

Sejauh ini, arahan dari Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yaitu kewajiban setiap pemerintah daerah untuk menyusun elektronik katalog (e-catalog) produk lokal sudah berjalan dengan baik. Salah satu penerapan pembuatan e-catalog tersebut yang bagus adalah di Gunung Kidul.

DPRD DIY juga telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY untuk penguatan program digitalisasi koperasi. Pada prinsipnya, digitalisasi terus dan perlu untuk dikerjakan. (rda/vi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*