Jogja, dprd-diy.go.id – Strategi dan atensi pemda DIY guna tangani peningkatan positif Covid-19 penting kontrol pusat keramaian. Pemda harus juga lebih tegas terapkan protokol kesehatan di pusat keramaian, pasar, mall, dan terminal.
Prakteknya titik pusat keramaian harus mendapatkan pengawasan intensif termasuk peningkatan sarana dan prasarana. Misalnya dengan adanya aplikasi peduli lindungi harus ada akses internet, di fasilitas umum ruang publik
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menyatakan rasa prihatin dengan aktifitas yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Kondisi itu langsung berdampak pada kenaikan angka positif di DIY.
“Apakah keberadaan petugas memadai? Kontrol di aplikasi peduli lindungi agar dipastikan sudah hijau kala berada di pusat keramaian. Warga yang belum vaksin harus vaksin terlebih dahulu. Penting cek suhu di pintu masuk wisata, restoran, dan fasilitas publik yang ada. Lonjakan keramaian terjadi di DIY,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.
Guna mempercepat langkah memutus mata rantai penyebaran penyakit Covid-19, menurut Eko ada sejumlah langkah penting yang harus dilakukan.
Pertama perkuat posko penanggulangan COVID-19 di tingkat RT untuk sarana dan prasarana kesehatan. Minggu ini undang para pihak guna bicarakan dukungan pemda DIY untuk jalankan penanganan berbasis RT/RW dan unsur kabupaten/kota Yogyakarta.
Kedua, Penegakan hukum diperkuat, bagi pengelola pusat keramaian sepeti mall, restoran, hotel harus diberikan peringatan karena kelalaian berdampak langsung
“Ketiga, percepatan vaksinasi, masih ada yang baru masuk vaksin pertama ini kita temukan saat PDI Perjuangan gelar vaksinasi di Legawwong, Pandeyan Umbulharjo. Percepatan vaksin 1,2 dan booster termasuk untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas, peningkatan sarana prasarana di sekolah harus siapkan tempat cuci tangan, cek suhu, dan disiplin prokes jadi satu cara memutus mata rantai penyebaran penyakit,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.
Keempat, Kerjasama TNI/Polri dan BIN lakukan percepatan vaksinasi dan ajak masyarakat disiplin protokol kesehatan.
Kelima, perlu mengajak Pemda dan instansi pelayanan publik, meningkatkan sistem pelayanan kesehatan. Kalau lihat yang dirawat 49,7 persen di keterisian RS, angkanya sangat tinggi, ada 1072 dengan total bed 2157.
“Angka hampir 50 persen ini serius, ini membuat khawatir terjadi kesulitan akses pelayanan kesehatan seperti di tahun 2021,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.
Perlindungan bagi tenaga kesehatan, dokter dan paramedks, bidan, tenaga kesehatan, dan APD yang baik bagi nakes.
Perlu pastikan alokasi untuk seluruh desa dan kelurahan sudah dapat bantuan. Khusus, bantu RS pasokan oksigen, dukungan SDM, nakes dan relawan penting. Ada tim kubur cepat, misalnya harus dipastikan mendapatkan asuransi bagi nakes, tenaga relawan sebab pekerjaan mereka beresiko.
Guna jalankan berbagai program yang di rekomendasikan butuh alokasi anggaran APBD 2022 DIY, belanja tidak terduga Rp 94,7 M selain bantu bencana lain seperti Merapi yang siaga, angin lesus, banjir dan lain lain.
“Harapan kita, bisa gunakan untuk tangani COVID-19. BTT bisa dialokasikan untuk bantu masyarakat termasuk RS berkait ketersediaan oksigen, jaminan perlindungan bagi nakes dan relawan. Selain DIY yang alokasikan Rp 94,7 M, di APBD kabupaten Gunungkidul terdapat BTT Rp 48,3 M, Kulonprogo ada Rp 21,3 M, di Yogyakarta Rp 56,3 M, di Bantul Rp 35,7 dan Sleman Rp 52,5 M. Kalau baca anggaran di APBD cukup bantu penanganan Covid, beberapa program masyarakat dengan gotong royong, bisa disalurkan bantuan seperti tahun lalu Rp 26,10M termasuk dukungan sarana prasarana kesehatan,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. (*)
Leave a Reply