Badan Anggaran Sampaikan Laporan Kerja Pembahasan KUPA PPAS APBD DIY 2020

Jogja, dprd-diy.go.id – Badan Anggaran DPRD DIY menyampaikan laporan kerja pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran 2020. Laporan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Suharwanta pada Kamis (10/09/2020).

Suharwanta menjelaskan bahwa Perubahan Kebijakan Umum APBD DIY berupa Asumsi Ekonomi Makro Nasional dan Asumsi Ekonomi Makro DIY, Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, serta Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Berikut hasil kesepakatan perubahan kerangka KUPA PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2020:

  • Perubahan Kebijakan Umum
  • Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
  1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4% – 1,1% 
  2. Inflasi sebesar 1,96% 
  3. Suku bunga SBN 3 bulan sebesar 3,25% 
  4. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 14.600 
  5. Harga minyak per barel US$ 39,8 
  6. Lifting minyak 1.000 barel per hari 748
  7. Lifting gas bumi 1.000 barel per hari 987

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya penanganan yang diprioritaskan pada:

  1. Penanganan kesehatan, yang meliputi:
  1. penyediaan sarana prasarana kesehatan
  2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan
  3. penyediaan tenaga kesehatan medis potensial
  4. penyemprotan disinfektan
  5. penyediaan ruang isolasi
  6. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat berpotensi terjangkit Covid-19
  7. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban
  8. penanganan jenazah
  9. penanganan kesehatan lainnya

 

  1. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
  1. pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak
  2. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19
  3. penanganan dampak ekonomi lainnya 
  4. penyediaan jejaring pengamanan sosial antara lain pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang
  • Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY

Proyeksi kinerja perekonomian tahun 2020 menggunakan asumsi sebagai berikut:

  1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020. Berdasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan memertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2020. 
  2. Faktor yang selama ini memiliki kontribusi dan berdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan. 
  3. Sisi permintaan terjadi penurunan permintaan karena konsumsi rumah tangga sebab lemahnya daya beli dan praktek sosial atau physical distancing. Sedangkan penurunan ekspor terjadi karena melemahnya daya beli internasional. Pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktivitas sektor pendidikan dan pariwisata. 

Tiga asumsi tersebut, membuat terdapat beberapa perubahan ekonomi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 dan dokumen Rencana Perubahan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

  • indikator RKPD 2020 yakni 5,99% untuk perubahan 0,50%
  • PDRB Rp 110.237.702 dalam perubahan menjadi Rp 104.524.992 
  • inflasi RKPD 2020 sebesar 2,21% dalam perubahan menjadi 2,7%
  • tingkat pengangguran terbuka 3% menjadi 8,93% 
  • tingkat kemiskinan dari 10,71% menjadi 13,37% 
  • indeks gini 0,422 menjadi 0,51 
  • indeks Williamson 0,4671 menjadi 0,4254

Pada tahapan selanjutnya hal yang penting dilakukan adalah melakukan percepatan akselerasi penggunaan APBD dengan prioritas khususnya untuk penanganan kesehatan penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial bagi seluruh masyarakat dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19.

 

  1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dalam perubahan ini diperkirakan mengalami penurunan sebesar 660,937 miliar rupiah yaitu dari 6,130 triliun rupiah menjadi 5,469 triliun rupiah.

 

  1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan, penerimaan, pembiayaan dan pergeseran anggaran, maka jumlah kemampuan yang dapat digunakan dalam perubahan APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 770,190 miliar rupiah yaitu dari 6,494 triliun rupiah menjadi 5,776 triliun rupiah.

  • Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD DIY Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 420,567 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 61,04 miliar rupiah dari 178,63 miliar rupiah menjadi 117,509 miliar rupiah.

(fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*