Mengulik Dampak dari Kenaikan BBM

Jogja, dprd-diy.go.id – Suwardi, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY menjadi narasumber dalam talkshow yang membahas mengenai Dampak Kenaikan BBM bersama Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY serta Ketua Organisasi Angkutan Darat DIY, Kamis (08/09/2022). Talkshow ini disiarkan langsung oleh TATV yang bertempat di Gedung DPRD DIY.

Pada talkshow ini Wakil Ketua Komisi B, Suwardi mengatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah diperhitungkan dengan pertimbangan yang matang. Suwardi berharap regulasi lanjutan dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat yang belum mendapatkan perhatian ini kemudian bisa lebih cepat mendapatkan pelayanan dari pemerintah sehingga tidak terjadi inflasi yang tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat.

“Kalaupun nanti ada harga beras naik, tidak masalah. Tapi jikalau bantuan pemerintah untuk masyarakat kecil ini sudah diberikan artinya daya belinya akan naik,” tuturnya.

Sementara Ketua Organda DIY, Hantoro mengungkapkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat DIY karena terpaksa harus menaikkan tarif angkutan. 

“Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jasa kami, kami memang terpaksa untuk menaikkan tarif, baik itu tarif sewa ataupun harga tiket,” ucapnya.

Hantoro mengatakan dengan kenaikan harga angkutan, Organda masih memperhitungkan kemampuan beli masyarakat, “Dengan kenaikan BBM sekitar 32,14% itu, kami kemarin sudah memutuskan dengan teman-teman, kenaikan harga sewa dan harga tiket itu diangkat 18 sampai 22%,” jelasnya lagi.

Yuna Pancawati selaku Kepala Biro APSDA DIY juga mengungkapkan bahwa dari sisi inflasi akan ada kenaikan, karena inflasi yang terjadi di DIY telah mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kenaikan tarif angkutan menjadi salah satu faktor terjadinya kenaikan tersebut. Namun Yuna kembali mengungkapkan bahwa tidak terjadi kenaikan yang signifikan terhadap kebutuhan bahan pokok bahkan bisa dibilang hanya satu sampai dua yang mengalami kenaikan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di tiga pasar pantauan, yakni Pasar Kranggan, Pasar Demangan, dan Pasar Beringharjo. Langkah strategis juga akan diterapkan untuk mencegah terjadinya inflasi.

Pemda DIY juga akan mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk mengatasi permasalahan ini. Koordinasi akan dilakukan antara Pemda DIY dan Pemerintah kabupaten kota mengenai bantalan sosial. (jzm/lsn)