Kamis, (26/03) Komis A DPRD DIY mendampingi Eksekutif (Satpol Pp Diy) terbang sampai ke NTB untuk tujuan peningkatan kapasitas Satpol PP. Sesampainya di sana rombongan di terima oleh Pemda Nusa Tenggara dan di temui oleh bapak DR. Lalu Sajim Sastrawan , SH (staf ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik) dan Kasatpol PP bapak ibnu salim, SH, M.si beserta staff.
Dari pertemuan yang di isi oleh dialog dan diskusi ini, yang menjadi perhatian guna peningkatan kapasitas Satpoll PP di antara, untuk menguatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi dan koordinasi pelaksanaan penegakan perda adanya penataan Struktur Kelembagaan jabatan eselon Satpol PP di NTB adalah II. A juga di ikuti oleh Satpol PP kab/kota. Jabatan ini juga di tentukan pertimbangan strategis misalnya adanya objek vital strategis, kemungkinan konfliknya, hal ini sangat mungkin untuk meningkatkan jabatan eselon.
Saat ini priotas penegakan perda di NTB adalah perda tata ruang, perda miras, perda perlindungan dan perdagangan orang, dan perda HIV/Aid. Dalam hal anggaran guna penegakan Provinsi telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Satpol PP di kab/kota.
Terobosan yang di lakukan Satpol PP Provinsi NTB terkiat dengan pembentukan Tim terpadu dengan mengintegrasikan instansi terkait dalam pelaksana penegakan perda yang di kuatkan dengan Surat keputusan gubernur sebagai pemelihara keamanan di daerah perlu di lakukan oleh Satpol PP di DIY.
Koordinasi dengan kab/kota yang dilakukan dangan sangat baik dalam melakukan ketertiban agar hal ini juga perlu di lakukan oleh Satpol PP DIY.
Agar Satpol PP DIY memiliki kewibawaan dalam melaksanakan koordinasi dan penegakan perda perlu di tingkatan kelembagaannya dan perlu peningkatan insentif untuk kesejahteraan sesuai dengan beban ketugasannya.
Hasil ini yang akan di bawa ke DIY untun menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Leave a Reply