Dewan Ungkap Akan Bahas Persoalan SMA Swasta Setelah Dibentuk AKD

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu (18/9/2019) DPRD DIY menerima audiensi dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Swasta (MUKASTA) DIY. Audiensi terkait isu pendidikan di DIY ini diterima oleh Huda Tri Yudiana serta Suharwanta selaku Pimpinan DPRD DIY.

Kedatangan para Kepala Sekolah SMA Swasta di DIY ini ditujukan untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang dialami oleh sekolah swasta. Terutama permasalahan ketimpangan bantuan serta regulasi yang diterapkan antara SMA Swasta dengan SMA Negeri.

Andar Rujito Kepala Sekolah SMA Bopkri 1 Yogyakarta, menyampaikan bahwa saat ini sekolah swasta tengah mengalami tantangan yang besar. Mulai dari perhatian yang terabaikan, sekolah mulai sulit mempertahankan keberadaannya, hingga tidak jarang mengalami gulung tikar. Menurut Andar penyebab utamanya adalah kesulitan mendapatkan peserta didik untuk memenuhi kuota minimal berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Diantara sebab sulitnya SMA Swata mendapatkan peserta didik adalah, pertama, belum adanya pembatasan peserta didik di SMA Negeri. Kedua, kebijakan Pemerintah Daerah yang kurang berpihak kepada sekolah negeri. Ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah swasta masih sangat terbatas dan belum memadai. Keempat, permasalahan keuangan serta bantuan ke sekolah swasta yang masih sangat minimalis.

 Sedikit menyinggung soal zonasi yang diinisiasi untuk membuat pemerataan peserta didik, namun justru memberikan permasalahan lain bagi sekolah swasta. “Dampaknya kadang mematikan, kami sekolah swasta tidak bisa buat banyak. Zonasi membuat menurunnya jumlah peserta didik dari luar DIY yang bersekolah di sekolah swasta. Hal ini tentu merugikan, apalagi dampaknya hampir 50 sekolah mengalami penurunan peserta didik sekitar 5%-10%. Ini juga diperparah dengan adanya fenomena bahwa ada beberapa PPDB SMA Negeri yang sudah ditutup namun secara diam-diam memanggil calon peserta didik lain yang sudah diterima di SMA Swasta, ini tentu tidak adil,” terang Andar.

Tidak hanya menyampaikan permasalahan kesiswaan, Andar juga menyampaikan permasalahan terkait tenaga pendidik atau guru. Menurut penyampaiaannya masih banyak regulasi dan kebijakan yang timpang antara sekolah negeri dan swasta. Soal insentif kesejahteraan yang diberikan  kepada guru honorer sangatlah kecil, yaitu hanya 280.000 per bulan. Hal tersebut diperparah dengan adanya kebijakan bahwa guru yang mendapatkan insentif hanya yang diangkat sebelum tahun 2007.

Selain itu, pelatihan dan workshop lebih banyak diberikan kepada guru di sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Sedangkan diketahui bahwa sebagai contoh di Kota Yogyakarta sendiri hanya ada 11 SMA negeri yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah SMA Swasta.

Terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Andar menyampaikan bahwa jumlah yang didapatkan peserta didik di sekolah negeri dapat mencapai 3,5 juta per anak. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan jumlah yang didapatkan peserta didik di SMA Swasta sebesar 1,4 juta.

Menanggapi aspirasi ini, Huda menegaskan bahwa setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) nanti persoalan ini akan langsung dikaji. “Kami bentuk AKD dulu, baru nanti dibahas dan dikaji dalam Komisi D, pastinya kami bantu juga. Dan dibahas juga untuk pembahasn APBD 2020, semoga bisa, kalau semisal tidak bisa masuk di 2020, maka ya 2021. Kami sampaikan semua hasilnya, follow up-­nya. Komitmen kami Anggota Dewan baru ingin perbanyak public hearing dan aspirasi.”

Sofyan Setyo Darmawan dari Fraksi PKS mengutarakan tentang data bahwa jumlah peserta didik di sekolah negeri dan swasta sebanyak 90.000, sedangkan ada 50.000 anak yang tidak sekolah. Skemanya sekolah swasta ini bantu pemerintah nampung anak. “Skema sarana prasarana, kita terus perjuangkan. Kita komitmen untuk proporsional dan prioritas kepada yang mana yang lebih butuh dibantu. Kita kalkuasi dulu, prinsipnya nanti kita inginkan semua (sekolah negeri dan swasta) sama,” tutur Sofyan.

Sementara itu Hanum Salsabiella Rais dari Fraksi PAN, mengatakan bahwa audiensi dapat dilaksanakan kembali bersama Pemda dan Tim PAD. “Harapannya agar ada keterbukaan, sehingga tidak hanya sepihak dengan kami. InsyaAllah mudah-mudahan semua aspirasi yang disampaikan dapat dibahas kembali hingga ada solusi yang baik.” (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*