DPM FEB UAD Pelajari Ketugasan DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB UAD mengadakan audiensi dengan DPRD DIY pada Senin (23/9/2019). Wakil Ketua sementara DPRD DIY Huda Tri Yudiana menerima audiensi didampingi Sekretaris Fraksi Nasdem PSI PD Stevanus Christian Handoko dan Sekretaris Fraksi PKS Sofyan Setyo Darmawan.

Ketua DPM FEB UAD menyatakan bahwa audiensi ini diadakan dalam rangka memahami dan mengenal lebih dekat wakil rakyat khususnya DPRD DIY. Kedatangan DPM FEB UAD ini sekaligus untuk mempelajari sistem ketugasan dari lembaga legislatif dalam pemerintahan untuk diterapkan dalam lembaga legislatif di kampus.

Menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa mengenai ketugasan lembaga legislatif daerah di DIY, Steve mengatakan bahwa semua tidak ada yang berbeda. “Keisteimewaan perbedaannya hanya ada di Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu ada Sultan dan Pakualam. Fungsi kita terhadap eksekutif tetap sama, controling dan budgetting sama. Fungsi kita tetap 3 ya, legislasi, penganggaran, serta pengawasan.”

Sementara itu Steve menanggapi mengenai pola ketugasan DPRD DIY bersama lembaga eksekutif. “Dari masing-masing itu semua punya persamaan. Legislasi yaitu buat Perda kita buat bersama eksekutif. Penganggaran juga harus dicocokkan dengan kebutuhan eksekutif kita juga awasi program eksekutif yang sudah disepakati sebelumnya,” lanjut Steve.

Steve menjelaskan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) harus memiliki landasan atau naskah akademik. Institusi atau pakar terkait memberikan data serta latar belakang masalah serta solusi penyelesaiannya. Hal tersebut yang mendasari dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perda.

Sofyan menjelaskan bahwa dalam praktiknya lembaga legislatif daerah memerlukan beberapa alat kelengkapan guna menunjang kinerja pembahasan dalam DPRD DIY. Sofyan menjelaskan bahwa DPRD DIY memiliki tujuh alat kelengkapan Dewan untuk mengefektifkan pembahasan dalam internal. Sementara komisi-komisi DPRD DIY diklasifikasi berdasarkan spesifikasi bidang dan mitra kerjanya dengan eksekutif.

Secara kelembagaan ada pembagian yaitu Sekretariat DPRD DIY yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Anggota DPRD DIY itu sendiri. Unsur Pimpinan DPRD DIY hanya terdiri dari satu Ketua dan tiga Wakil Ketua, sedangkan Sekretaris DPRD DIY merupakan ASN yang menjadi penanggungjawab Sekretariat DPRD DIY. Tugasnya bersama dengan struktural Sekretariat DPRD DIY adalah memfasilitasi ketugasan dan keberlangsungan kegiatan DPRD DIY.

Menyikapi polemik yang sedang faktual, Huda menanggapi bahwa DPRD DIY tidak memiliki hierarki dengan DPR RI. Menurut penjelasan Huda DPR RI dan DPRD tingkat provinsi kabupaten dan kota mekanisme tersendiri untuk menyerap aspirasi. “Keputusan mutlak ada di DPR RI dengan Presiden. Kami cuma bisa sampaikan ke pusat, mewakilkan rakyat Jogja. Sikap kami secara lembaga kita teruskan ke pusat, kita sampaikan yang teman-teman sampaikan.”

Sofyan menambahkan bahwa setiap lembaga legislatif memiliki produk hukumnya sendiri. Pemilihan Pimpinan DPRD pun hanya mengikuti peraturan yang ada di pusat. “Yang jadi Ketua DPRD adalah partai yang punya kursi terbesar. Kalau kita yg di bawahnya pusat cuma bisa mengikuti saja di atasnya. DPRD itu termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” terang Sofyan. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*