Dinas Dikpora Jelaskan Aturan Pungutan di Sekolah Negeri Saat Pembelajaran Daring

Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi D DPRD DIY mengadakan rapat kerja (raker) untuk membahas laporan realisasi Prognosis APBD DIY Tahun Anggaran 2020. Rapat ini turut dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Dikpora, dan Inspektur pada Rabu (02/09/2020).

Selain pembahasan terkait pengalokasian dana APBD, Anggota Komisi D, Rany Widayati meninjau lebih dalam isu yang sempat hangat dibicarakan. Isu yang dibahas antara lain tentang adanya sekolah yang mengadakan pungutan terhadap orang tua siswa saat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring.

Sempat ramai perbincangan terkait adanya pembayaran untuk pembelian seragam di beberapa sekolah. Hal tersebut membuat para orang tua siswa harus membelinya karena adanya pengkoordinasiaan oleh koperasi sekolah terkait seragam yang disediakan. Beberapa hal lainnya turut mengharuskan para orang tua siswa mengeluarkan uang saat KBM daring diberlakukan.

“Sementara untuk pungutan, memang dari awal sudah tidak diberlakukan, dengan hitung-hitungan asumsi awal untuk APBD rasio SMA Rp. 2,1 juta, sedangkan SMK Rp 2,6 juta, namun kemudian semenjak Covid-19 dan KBM sekolah menjadi daring. Kita memberlakukan adanya rasionalisasi sehingga angka tersebut menjadi turun,” ujar Didik, Kepala Dinas Dikpora di Ruang Rapat Paripurna lantai 2 Gedung DPRD DIY.

Terkait dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah kepada orang tua siswa, dimana yang menyampaikan bahwa terdapat selisih anggaran APBD antara anggaran belanja yang direncanakan dengan pendapatan yang diterima. 

Sudah dipastikan bahwasanya dalam hal tersebut terdapat selisih. Meskipun begitu, hal tersebut sudah dibicarakan antara pihak sekolah dan para orang tua siswa, namun masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Ada beberapa sekolah yang membagi rata, padahal konteks awalnya adalah sumbangan yang tidak memaksa dan tidak dibatasi dari sisi jumlah.

“Pihak kami juga sempat menemukan beberapa sekolah yang membagi kebutuhan menjadi pembayaran dengan waktu tenggat pembayaran per bulan. Namun pada prinsipnya masih berupa sumbangan, dan juga telah diimbau bagi sekolah-sekolah untuk siswa yang kurang mampu untuk tidak diwajibkan menyumbang dan memang saat ini Dinas Dikpora terus melakukan pembinaan kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan ke orang tua siswa,” lanjut Didik.

Anggota Komisi D lainnya juga menyampaikan beberapa keluhan dari orang tua siswa di beberapa sekolah kepada Dinas Pendidikan terkait aturan-aturan tidak sehat yang dibuat oleh pihak sekolah. Keluhan ini didasarkan kepada upaya sekolah melalui beberapa hal untuk menarik pembayaran siswa. 

Seperti terkait kasus di salah satu sekolah bahwa ada siswa saat kenaikan kelas yang tidak diberikan rapor dan tidak diberitahukan terkait informasi kenaikan kelas ketika belum membayar uang sekolah.

Dinas Dikpora diminta untuk melakukan pembinaan rutin terhadap kepala-kepala sekolah yang memiliki kasus serupa untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Terutama agar tidak memberikan sanksi atas hal serupa kepada siswa dalam kondisi seperti ini apapun alasannya. (mam)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*