DIY Perlu Perda tentang Kesehatan Masyarakat Guna Penguatan Kader Kesehatan dan Posyandu

Jogja, dprd-diy.go.id – Nurcholis Suharman, S.I.P., M.M., Anggota Komisi D mengungkap bahwa kesehatan masyarakat tidak jauh dari peran penting dari peran para kader kesehatan. Hal ini diungkapkan dalam Forum Diskusi dengan tema ‘Penguatan Peran Kader Kesehatan dan Posyandu di DIY’ pada Selasa (17/10/2023).

Ia juga mengungkap pentingnya penataan kesehatan masyarakat dari atas ke bawah, yakni dari pengampu kebijakan hingga pelaksana di tingkat kalurahan, desa, hingga RT dan RW. Pelayanan kesehatan primer menurutnya perlu dioptimalkan guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang prima.

“Saya kira perlu, saya sangat mendukung adanya Perda tentang Kesehatan Masyarakat ini menurut saya perlu. Karena kita perlu berdayakan kader, juga agar kita semua memahami pentingnya posyandu dalam kehidupan masyarakat,” ungkap Nurcholis yang mendukung pentingnya DIY memiliki Perda tentang Kesehatan Masyarakat.

Dr. Ariyanto Nugroho, SKM., M.Sc. yang menjadi narasumber pada kesempatan ini menjelaskan transformasi layanan primer merupakan awal mula transformasi kesehatan dengan mengedepankan aktivitas promotif preventif, memperbaiki skrining kesehatan, serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Sementara program utama dalam upaya preventif adalah dengan imunisasi rutin, perluasan deteksi dini, dan peningkatan kesehatan ibu anak.

“Untuk promotifnya itu seperti apa, ya kami sejauh ini promotif dilakukan dengan edukasi kesehatan. Salah satunya ini ya penting sekali, penguatan peran kader (kesehatan). Kader inilah orang – orang yang aktif di lingkungannya dalam memberdayakan kesehatan di lingkungannya,” jelas Ariyanto Nugroho.

Kader kesehatan yang merupakan pahlawan kesehatan di lingkungannya ini diharapkan dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif yang masuk dalam transformasi layanan primer.

Terkait dengan peran kader kesehatan, beberapa kader kesehatan yang hadir mengeluhkan kurangnya fasilitas dan perhatian khusus kepada kader kesehatan dari pemerintah. Prof. dr. Hari Kusnanto, Dr.PH, Sp.KKLP dari UGM menuturkan jika memang salah satu kunci dalam strategi penguatan layanan primer dan posyandu adalah dengan memenuhi kebutuhan dan fasilitas terkait.

“Sangat penting ada alokasi pendanaan untuk para kader. Pendanaan operasional kader ini bagaimana. Para kader memang kita bisa kedepankan insentif baik finansial dan non finansial,” katanya yang mengungkapkan bahwa perhatian kepada kader kesehatan merupakan sebuah langkah penguatan kader.

Tidak hanya soal finansial, insentif dapat diberikan berupa pelatihan para kader kesehatan serta pemenuhan fasilitas penunjang layanan. Nurcholis mengungkap perlu segera dirancang aturan yang dapat menunjang perbaikan layanan kesehatan masyarakat dan posyandu.

Pada forum ini, Nurcholis mengungkap akan mengusahakan usulan Raperda tentang Kesehatan Masyarakat dalam Propemperda tahun 2025. Segala masukan dan keluhan dari para kader kesehatan dan puskesmas diharapkan bisa dipenuhi dalam raperda ini nantinya.

“Untuk itu bagaimana peran pemerintah, swasta, masyarakat, akan kita atur sehingga semua bisa bergerak bersama memfasilitasi kebutuhan kader dan posyandu,” ungkap Nurcholis berharap Raperda tentang Kesehatan Masyarakat dapat masuk dalam Propemperda tahun 2025. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*