DPRD DIY Adakan Raker Bapemperda Terkait Perubahan Ketiga Perda Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum

Jogja, dprd-diy.go.id – Masih dalam waktu menyambut tahun yang baru, Bapemperda Badan (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD DIY kembali adakan pada Jumat (4/1/2019). Raker dipimpin oleh Ketua Bapemperda Perdais DPRD DIY, Rendradi Suprihandoko, didampingi oleh Aslam Ridlo di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2. Pada Raker ini, DPRD DIY beserta tamu undangan dari Kanwil Kemenkumham, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan sebagainya membahas mengenai perubahan ketiga Perda nomor 11 Tahun 2011 dan Nomor 12 Tahun 2011. Bagian yang akan dirubah tepatnya adalah Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Raker ini diawali oleh penjelasan dari tenaga ahli terkait Perda yang sedang dibahas, dilanjutkan pengkajian Raperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan Nomor 12 Tahun 201, dan dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dari Bapemperda. Oce Madril, dari Fakultas Hukum UGM, menyampaikan tentang draft Perda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Beberapa jenis Retribusi Jasa Umum  yang harus dihapus dan belum tercantum sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY  Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha ada beberapa jenis yang harus dihapus dan belum dicantumkan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan atau Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Terminal. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pengubahan beberapa objek ini dikarenakan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Oce menyampaikan bahwa nantinya dalam perubahan Perda ini juga harus diberi keterangan tarif yang berubah dan harus dituliskan secara detail.

Pada akhir pembahasan Rendradi bersama Aslam menyatakan hal serupa yaitu menerima adanya Perubahan Perubahan Ketiga Perda nomor 11 Tahun 2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 dengan syarat memperbaiki poin-poin yang masih belum jelas. Pembahasan ini dapat dilanjutkan kepada mekanisme selanjutnya oleh Bapemperda Perdais, dan disepakati bersama. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.