DPRD Kota Malang Cari Tahu Pengelolaan Situs Budaya DIY

Haryanta Sekretaris DPRD DIY menerima cindera mata dari Ketua Wanedi Komisi D DPRD Kota Malang

Jogja, dprd-diy.go.id – Pada hari senin (20/12/2021) DPRD  DIY menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Kota Malang. Agenda kali ini dilaksanakan di ruang lobby Lt.1 DPRD DIY serta membahas mengenai tata cara pengelolaan situs budaya (heritage). Kunjugan diterima oleh Haryanta selaku Sekretaris DPRD DIY.

Pada kunjungan kali ini, Komisi D DPRD Kota Malang yang dipimpin oleh Wanedi akan melakukan diskusi mengenai cara DPRD DIY dan Dinas Kebudayaan DIY dalam mengelola situs budaya yang berada di DIY.

“Kota Malang juga kota pelajar sama dengan Kota Yogyakarta. D isini kami ingin mengetahui bagaimana cara mengelola situs seperti Malioboro itu kan bagus,” ungkapnya.

Haryanta menjelaskan bahwa pengelolaan situs heritage yang ada di DIY itu menggunakan danais atau dana keistimewaan. Hal ini disebabkan karena DIY adalah daerah yang memiliki keistemewaannya sendiri yaitu kepala pemerintahan (gubernur) yang merupakan seorang raja (kasultanan) dan wakilnya adalah seorang sunan (kasunanan).

“Pengelolaan kita sangat didukung oleh Gubernur selaku kepala pemerintahan provinsi DIY. Jadi untuk dana keistimewaan memang dialokasikan untuk banyak bidang seperti tata ruang, kelembagaan, pertanahan dan kebudayaan. Bidang kebudayaan memang menjadi salah satu bidang yang mendapat sokongan dana terbesar,” tambahnya.

Haryanta menambahkan selain untuk kebudayaan, danais paling besar alokasinya adalah untuk pertanahan. Dalam hal ini untuk perawatan serta pemberdayagunaan sultan ground yang dimana sultan ground juga adalah sebuah lahan dimana situs budaya berdiri.

DPRD Kota Malang yang diwakili oleh Nurul Setyowati selaku Anggota Komisi D tertarik dengan bagaimana cara DPRD DIY memasarkan serta kendala apa saja yang dihadapi ketika mengelola sebuah situs budaya. 

“Untuk pemasaran serta pengelolaan situs budaya apa yang dilakukan oleh DPRD DIY serta dinas kebudayaan, kemudian kendala yang dihadapi seperti apa?” tanyanya.

Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Ruli menjelaskan, bahwa pemasaran serta marketing dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Sedangkan Dinas Kebudayaan bertugas untuk menyiapkan bangunan.

“Kalau bangunan sudah siap dan sudah direhabilitasi, kemudian Dinas Pariwisata akan membuat suatu event agar situs budaya dapat dikenal oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Terakhir, Haryanta menyarankan kepada seluruh Anggota Komisi D Kota Malang untuk melihat dan merasakan sendiri bagaimana situs- situs budaya yang berada di DIY berdiri dan dijaga. (ric)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*