Eksekutif Sampaikan KUPA-PPAS dalam Rapat Kerja Komisi C

Jogja, dprd-diy.go.id, Selasa (30/7/2019), Komisi C mengadakan rapat kerja dalam rangka melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rapat dipimpin  Muhammad Zuhrif Hudaya, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, serta dihadiri oleh Bappeda, Dinas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Pemaparan yang pertama dijelaskan oleh Bappeda  dengan memberikan catatan perubahan bahwasannya efisiensi DPA 2019 sebesar 21.104.500 sesuai dengan penyesuaian standar belanja SHBJ. Penambahan anggaran 100 juta pada kegiatan penyusunan data statistik untuk penyususnan profil kemiskinan absolut kecamatan. Penambahan anggaran 100 juta pada kegiatan penyusunan  perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat untuk kajian pendahuluan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pergeseran anggaran sebesar 72.600.000 dari kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, ataupun konsultasi serta memperhatikan penyesuaian tolok ukur kinerja.

Perubahan yang sama juga dilakukan oleh Dinas PUP ESDM dengan menjelaskan bahwasannya alokasi APBD tahun 2019 mengalami perubahan selisih anggaran dengan melihat dari anggaran semula. Dinas PUP ESDM juga menjelaskan terkait  usulan perubahan TUK  pada program-program yang dibuat salah satunya adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program tersebut yaitu dengan keterangan kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor, dengan mengusulkan Rumah Jaga Mergangsan, Kota Yogyakarta diganti Rumah Jaga Bawong sebesar Rp. 131.000.000.

Pemaparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwasannya anggaran belanja bertambah dan memliki perubahan anggaran pendapatan. Begitu pula dengan pemaparan Dinas Perhubungan bahwa anggaran belanja memliki penurunan. KUPA ada penambahan dana bertambah maka pajak juga bertambah.

Di akhir rapat Muhammad Zuhrif, Ketua Komisi C mengatakan bahwa ada perubahan pada tingkat provinsi, dan berharap setiap melakukan kegiatan disertaikan dengan dokumentasi agar pada pemaparan anggaran dapat ditampilkan bukti kegiatannya. Zuhrif berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat. (muk/jan/rsk)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*