Jogja, dprd-diy.go.id – Transformasi desa dan kelurahan menjadi titik tekan utama dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2024 yang digelar dalam forum public hearing Panitia Khusus (Pansus) BA 5 DPRD DIY, Selasa (22/4/2025). Forum yang berlangsung di ruang Banggar Lt. 2 DPRD DIY ini menghadirkan sejumlah narasumber akademisi, OPD terkait, serta anggota DPRD, yang secara kritis mengulas capaian dan tantangan pembangunan daerah.
Dalam pembukaannya, Ketua Pansus, Akhid Nuryati, S.E., menyampaikan harapan agar evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan tahun 2024 menjadi bahan penting dalam menyusun program-program strategis tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan dan kebermanfaatan nyata program bagi masyarakat.
“Diharapkan program-program yang akan disusun untuk tahun 2026 benar-benar lahir dari proses evaluasi yang substansial terhadap LKPJ 2024. Harapannya, program tersebut bisa lebih bermanfaat dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Akhid.
Salah satu isu yang mencuat adalah tentang pentingnya memperkuat desa dan kelurahan sebagai pusat dari transformasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), memaparkan bahwa ketimpangan struktural antara pusat dan daerah masih sangat terasa, terutama dalam hal ketergantungan fiskal dan dominasi pendekatan teknokratis dalam kebijakan pembangunan.
“Kalurahan dan kelurahan itu seharusnya menjadi pendulum transformasi daerah. Mereka adalah titik tolak untuk membangun kemandirian, bukan sekadar pelaksana teknis. Kalau kita bisa memperkuat kapasitas lokal di sana, maka kita bisa merespon ketergantungan terhadap pusat dan menjadikan desa sebagai subjek aktif pembangunan,” ungkap Arie.
Ia juga menyinggung bahwa selama ini banyak pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis dan seringkali mengabaikan nilai-nilai sosial budaya lokal yang justru merupakan kekuatan utama masyarakat desa. Menurutnya, partisipasi masyarakat, modal sosial, dan nilai-nilai lokal harus menjadi fondasi utama dalam setiap strategi pembangunan.
“Jangan hanya mengandalkan teknokrasi dan birokrasi. Desa punya modal sosial dan kultural yang kuat. Kita butuh narasi baru, yakni desa yang maju tanpa kehilangan tradisinya. Transformasi itu tidak boleh menjauh dari identitas budaya desa,” tambah Arie.
Sejalan dengan itu, Eko Suwanto, S.T., M.Si., anggota Pansus BA 5, menyoroti pentingnya pengelolaan data yang lebih mikro dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis wilayah terkecil. Ia mengusulkan integrasi data dari berbagai dinas melalui pemanfaatan e-KTP yang dilengkapi keterangan spesifik.
“Saya punya formula untuk mengembangkan big data mikro. Misalnya, data e-KTP ditambahi informasi—masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak, rawan bencana atau tidak, dan seterusnya—diisi oleh dinas-dinas terkait. Ini akan jadi peta yang sangat presisi untuk mengambil keputusan,” jelas Eko.
Arif Kurniawan, S.Ag., M.H., yang juga anggota Pansus, menekankan bahwa keterbatasan fiskal di tingkat provinsi justru harus menjadi alasan untuk mendorong percepatan konsolidasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan.
“Kita ini punya tantangan besar dengan keterbatasan fiskal, tetapi justru itu alasan kita harus memperkuat kelurahan. Kelurahan dan kalurahan harus jadi daya dorong pembangunan DIY. Kebijakan daerah harus bisa mengorkestrasi semua potensi ini,” kata Arif.
Di sisi lain, Amirullah Setya Hardi, Ph.D., ekonom dari FEB UGM, memaparkan bahwa meskipun DIY mencatat kemajuan di beberapa indikator makro seperti penurunan kemiskinan dan realisasi anggaran yang baik, namun pencapaian belum sepenuhnya optimal.
“Angka kemiskinan menurun dari 11,04 persen menjadi 10,40 persen, itu capaian yang patut diapresiasi. Tetapi target kita sebenarnya 10,16 persen, artinya capaian kita baru sekitar 97,64 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga belum maksimal,” jelas Amirullah.
Menurutnya, capaian makro tersebut harus dikaitkan langsung dengan kebijakan di tingkat lokal agar lebih terasa dampaknya. Salah satu strategi yang ia sarankan adalah pemilihan indikator kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih sederhana dan kontekstual.
Menutup pembahasan, Arie Sujito kembali menegaskan pentingnya membangun inisiatif dari bawah. Ia mendorong agar desa diberi ruang untuk berinovasi, bahkan mengusulkan keterlibatan mahasiswa KKN dan perguruan tinggi dalam menilai dan mendampingi desa secara aktif.
“Kita perlu mendidik desa agar berani berinisiatif. Libatkan anak-anak muda, hidupkan kader desa, panggil kembali setelah enam bulan untuk dievaluasi. Ini tantangan ke depan, membangun kemandirian desa bukan dengan kontrol, tapi dengan partisipasi,” tegas Arie.
Public hearing ditutup dengan penyampaian komitmen bersama untuk menjadikan refleksi atas capaian 2024 sebagai fondasi transformasi kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Proses konsolidasi lintas level pemerintahan diharapkan menjadi jalan menuju Yogyakarta yang lebih mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. (dta/lz)
Leave a Reply