FGD: Kajian Urgensi Penyusunan Raperda Jogja Smart Province

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (26/06/2023), Dr. R. Stevanus Christian Handoko, S. Kom., M.M. Anggota DPRD DIY Komisi D menjadi salah satu narasumber di dalam FGD terkait Kajian Urgensi Penyusunan Raperda Jogja Smart Province. FGD juga dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah di DIY, akademisi universitas di DIY, dan lainnya.

Tujuan dari diadakannya FGD Kajian Urgensi Penyusunan Raperda Jogja Smart Province adalah untuk mendengarkan pandangan beberapa pihak terkait pro dan kontra terhadap urgensi Perda tentang Jogja Smart Province (JSP) di DIY. 

Program Jogja Smart Province yang dicanangkan oleh Pemda DIY merupakan bentuk upaya pemerintah dalam penguatan kualitas SDM, derajat, ekonomi, kebudayaan, keistimewaan dan tata kelola Pemda DIY. Jogja Smart Province ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur DIY yaitu ‘inovasi dan pemanfaatan teknologi’. 

Terdapat lima aspek yang akan ada di dalam Jogja Smart Province yaitu Masyarakat Cerdas (Smart Society), Kehidupan Cerdas (Smart Living), Kebudayaan Cerdas (Smart Culture), Lingkungan Cerdas (Smart Environment), dan juga (Smart Governance).

“Kita perlu adanya Smart Culture bahwa kita tidak hanya menyajikan, mengembangkan, kemudian melindungi kebudayaan kita dengan cara-cara konvensional tapi juga kita mencoba untuk bisa mengintegrasikan dengan resource yang ada yang lainnya termasuk pemanfaatan teknologi,” ucap Stevanus.

Jogja dikenal dengan daerah yang penuh budaya sehingga pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menyajikan, mengembangkan, serta melindungi agar budaya Jogja dapat tetap lestari sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Menurut Stevanus, dengan perkembangan teknologi sekarang penyajian, pengembangan, dan pelestarian budaya asli Jogja bisa memanfaatkan teknologi salah satunya adalah melalui Kebudayaan Cerdas (Smart Culture).

Untuk menjalankan konsep Jogja Smart Province ini perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan kota, instansi daerah, serta pihak swasta. Selain itu juga diperlukan payung hukum atau perda agar Jogja Smart Province dapat berjalan sesuai rancangan. (bel)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*