Gubernur Beri Jawaban Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY kembali mengadakan rapat paripurna pada Senin (08/06/2020) yang dipimpin oleh Nuryadi, Ketua DPRD DIY. Rapat ini diadakan untuk mendengarkan jawaban Gubernur DIY atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY menyampaikan langsung jawabannya di depan para peserta rapat paripurna yang berlangsung secara telekonferensi. Berdasarkan berbagai pertanyaan dan pendapat dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY sebelumnya, Gubernur DIY memberikan jawabannya sebagai berikut:

  1. Berkaitan dengan laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda DIY tahun 2019 di dalamnya memuat 11 temuan dan 29 rekomendasi dengan jangka waktu penyelesaian 60 hari sejak LHP diterima. Seluruh rekomendasi atas temuan baik yang bersifat administratif maupun pengembalian keuangan telah ditindaklanjuti dan saat ini menunggu hasil verifikasi BPK untuk penetapan status tindak lanjutnya. Supaya tidak terjadi berulangnya temuan yang sama kami telah berupaya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah melalui pemeriksaan reguler serta berbagai kegiatan pendampingan atas permasalahan-permasalahan yang ditemui.
  2. Pemanfaatan SILPA tahun 2019 seperti yang telah disampaikan pada saat rapat penjajakan anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 di Badan Anggaran bahwa pemanfaatan SILPA tahun 2019 sebesar 420.567.000.000 terakhir gunakan untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar 364.533.000.000 dan pengeluaran uang yang harus dibayarkan antara lain: (1) Sisa dana keistimewaan sebesar 33.423.000.000; (2) kekurangan bagi hasil pajak atas kelebihan target pendapatan tahun 2019 kepada kabupaten/kota sebesar 17.960.000.000; (3) Dan penggunaan sisa BOS.
  3. Jika memperhatikan pendapat dan pertanyaan dari DPRD mengenai rencana perubahan RPJMD berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 kami sependapat dengan yang dan dapat kami tawarkan adalah pengingat waktu dan tata cara penyusunan perubahan APBD tahun 2020 dan APBD tahun 2021 dengan mengevaluasi capaian target indikator kinerja RPJMD dalam bentuk dokumen.
  4. Penyerapan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) hanya mencapai 80,6% disebabkan adanya kegiatan peningkatan tutupan vegetasi dan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai berupa pembangunan telaga desa dapat dilaksanakan karena belum dipenuh. Ketentuan dan prestasi pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
  5. Berkaitan dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan seperti program pembangunan rumah tidak layak huni dan pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah telah terealisasi sebanyak 2.926 unit. Bangunan RTLH tidak bisa langsung dikaitkan dengan pengurangan angka kemiskinan karena rumah tidak layak huni hanya merupakan salah satu komponen kemiskinan dari unsur-unsur lainnya. Untuk menurunkan angka kemiskinan diperlukan intervensi lintas komponen.
  6. Saran untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan kami perhatikan langkah optimalisasi pendapatan dari BUMD dilakukan dengan perbaikan manajemen dan kinerja pada masing-masing.
  7. Penambahan nilai aset selama tahun 2019 adalah sebesar 1.249.000.000.000. Langkah-langkah yang dilakukan dalam optimalisasi aset daerah yaitu dengan membuat template pemanfaatan barang milik daerah sebagai pedoman atau arah kebijakan pemanfaatan barang milik daerah dan atau terhadap daerah yang lain, sehingga dapat menentukan penggunaan terbaik dan tertinggi terhadap barang tersebut terhadap aset yang dilakukan penilaian atas kantor jasa penilai publik.
  8. Terhadap pertanyaan masalah status aset yang didanai dari anggaran keistimewaan dapat kami jelaskan kawasan aset yang didanai dari anggaran dana keistimewaan ditentukan sesuai Peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang dianggarkan melalui belanja modal menjadi milik Pemda DIY, sedangkan jika melalui bantuan keuangan dan belanja hibah baik barang maupun uang maka aset tersebut menjadi milik penerima bantuan dan hibah.
  9. Subsidi merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT AMI sebagai perusahaan yang diberikan hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan Trans Jogja. Belanja subsidi ini dianggarkan setiap tahun sejak tahun 2019 dengan tujuan agar tarif Trans Jogja tidak membebani masyarakat.
  10. Nilai tunggakan pajak sebesar 2% sampai dengan 5% dari total pajak daerah. Upaya penghapusan denda telah dilakukan dengan sistem Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk meringankan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang dialami seluruh masyarakat. Tinggi realisasi pajak kendaraan bermotor tetap di atas 90%.
  11. Terkait dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2019 kami sependapat bahwa penyusunan anggaran belanja daerah harus memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi kemudian indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
  12. Terkait dengan penulisan pelaporan keuangan ke depan akan kami selaraskan dengan masukan yang telah diberikan.
  13. Berkaitan dengan hubungan antara progres yang ingin dicapai pada tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa Pemda DIY dari segi perencanaan tidak mengabaikan substansi dari tujuan akhir. Hal tersebut dapat dilihat dari tema RKPD tahun 2019 yang dirumuskan dengan tema pemerataan pembangunan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Tema RKPD 2019 tersebut memiliki pengaruh utama pada isu-isu yaitu kesadaran masyarakat kemiskinan disparitas dan optimalisasi kawasan selatan logos kewilayahan. Namun demikian dalam pelaksanaannya capaian pembangunan dipengaruhi oleh banyak aspek antara lain dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD tahun 2019 dalam perekonomian daerah-daerah. PDRB DIY hanya sebesar 5,72% dan kontribusi belanja APBD Pemda tertinggi pada 2019 dalam perekonomian daerah sebesar 16, 89%. Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pembangunan daerah sangat diperlukan kolaborasi dengan pihak lain.
  14. Anggaran belanja sebesar 5.978.000.000.000 disusun bersama dan sudah sesuai berdasarkan kebijakan umum anggaran dan pelaporan anggaran sementara 2019 tersebut disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019.
  15. Terkait pertanyaan pertumbuhan ekonomi daerah terkesan tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan dan serapan tenaga kerja dapat kami jelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6% selama 2 tahun terakhir didorong oleh beberapa kontribusi besar terutama pembangunan. Jika pembangunan konstruksi tersebut perlu mempunyai dampak multiplayer yang cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan beberapa indikator makro ekonomi lainnya karena karakter lingkup dampak pengganda sektor konstruksi tersebut masih terbatas. Namun diharapkan akan memberikan dampak pada tumbuhnya sektor pariwisata perdagangan transportasi dan manufaktur serta akan mendorong pertumbuhan daerah yang masih tertinggal. Selain itu diharapkan penyerapan tenaga kerja lokal akan semakin besar seiring dengan tumbuhnya sektor-sektor operasionalisasi dan infrastruktur lainnya.
  16. Berkaitan dengan penyaluran jaring pengaman sosial dapat kami sampaikan bahwa masyarakat sudah menerima bantuan dari berbagai program antara lain PKH, sembako reguler, jadup, dana desa, penaruhan top up dari Pemda. Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan dengan menggunakan basis dan kata oleh Dinas Kominfo yang bekerjasama dengan Dinas Sosial. Untuk anggaran APBD sebesar 203 miliar akan diberikan dalam tiga tahap penerimaan dana serta kelengkapan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak menerima bantuan dari program lain. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh inspektorat sehingga harapannya makin tertata dan sesuai standar operasional prosedur sebagai acuan seluruh kegiatan.

Gubernur menyampaikan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang bersifat saran dan koreksi akan ditindaklanjuti bersama-sama pada penyusunan anggaran belanja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa yang akan datang.

“Pimpinan rapat dan anggota dewan yang terhormat demikian penjelasan atas pertanyaan dan pemandangan umum yang diajukan oleh fraksi fraksi DPRD DIY. Apabila dalam penjelasan kami masih dirasa kurang dan belum memuaskan kami berharap pada forum selanjutnya dapat dilakukan penjelasan lebih lanjut,” Gubernur menutup penyampaian jawaban terhadap fraksi-fraksi DPRD DIY. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*