Gubernur DIY Berikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD DIY dalam Rapat Paripurna

Jogja, dprd-diy-go.id – DPRD DIY mengadakan rapat paripurna yang turut dihadiri Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X serta jajaran eksekutif Pemerintah Daerah DIY dalam agenda Jawaban Gubernur DIY Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 pada Rabu (21/06/2023).  

“Terkait saran dan koreksi akan kami tindaklanjuti bersama pada penyusunan anggaran dan pendapatan belanja serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa yang akan datang,” ucap Gubernur DIY.

Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD DIY sebelumnya, terdapat saran serta koreksi terhadap pelaksanaan APBD DIY 2022. Saran serta koreksi yang disampaikan akan dievaluasi oleh Pemda DIY yang kemudian akan ditindaklanjuti dan akan direalisasikan untuk pelaksanaan APBD selanjutnya.

Terkait adanya angka kemiskinan, ketimpangan wilayah serta ketimpangan pendapatan, Pemda DIY sudah melakukan beberapa tindakan yaitu untuk kemiskinan Pemda DIY sudah menganggarkan sebesar 283 miliar, untuk ketimpangan wilayah Pemda DIY sudah melakukan beberapa langkah strategis yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang masih tertinggal seperti pembangunan bandara YIA di Kulon Progo, pengembangan jaringan jalan di lintas selatan dan lainnya dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 264 miliar.

Langkah strategis Pemda DIY untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antara lain dengan penyediaan jaminan kesehatan, fasilitasi BOS, penyediaan beasiswa sekolah, peningkatan produksi SDM dan kelembagaan pelaku wisata, dan lainnya dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 194 miliar.

Sedangkan mengenai indikator kinerja utama yang belum mencapai target, Pemda DIY menjelaskan karena peningkatan sosial ekonomi setelah Covid-19 masih belum signifikan sehingga menjadi faktor penghambat.

Mengenai capaian dan besaran anggaran yang sudah dikeluarkan Pemda DIY untuk proyeksi strategis DIY, Pemda DIY masih berfokus untuk mengatasi Covid-19 beserta dampaknya.

Tidak mencapainya indikator target pembangunan yang menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi masyarakat disebabkan karena kondisi perekonomian nasional dan internal nasional yang belum kondusif bagi pertumbuhan ekonomi DIY.

Capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 disebabkan adanya penurunan yang berasal dari pendapatan transfer. Hal itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan penyaluran dana BOS.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah, Pemda DIY sudah melakukan beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas SDM pemungut, pelaksanaan pemungutan atas objek retribusi baru, melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat, pemberian reward kepada kalurahan yang taat pajak, optimalisasi pemanfaatan aset dan BUMD.

Belanja tahun anggaran 2022 DIY belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya karena tunjangan profesi guru bersertifikat telah memasuki masa pensiun sehingga anggaran tidak terealisasi, kasus Covid-19 yang sudah melandai sehingga ada beberapa anggaran tidak terealisasi,  belum terlaksananya peremajaan bus, adanya penerimaan bantuan tidak memenuhi persyaratan sehingga target anggaran tidak tercapai. 

Sedangkan terkait bantuan sosial, bantuan sosial melalui Dinas Sosial diberikan kepada anak terlantar, penyandang disabilitas, bantuan dampak inflasi yang diperuntukkan bagi buruh harian lepas, nelayan, pelaku UMKM. Bantuan sosial melalui Dinas PUPSDM diberikan berupa perbaikan rumah tidak layak huni, pengadaan instalasi listrik. (bel)