Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis (27/06/2024), Eko Suwanto, S.T., M.Si., Ketua Komisi A menggelar audiensi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap Raperda di bidang perekonomian, maritim dan investasi.
Eko mengungkapkan bahwasanya DIY merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terdapat anjuran untuk belajar Pancasila di Perda Ketahanan Keluarga dan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
“Alhamdulillah, saat ini DPRD dan Pemda DIY sudah menyelesaikan untuk pertama kalinya di Indonesia Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini perda pertama, karena memang di awal diskusi tentang payung hukumnya ini menjadi diskusi yang cukup panjang. Ada Permendagri No. 71 Tahun 2012 dan Keppres No. 24 yang menjadi landasan konstitusi,” terang Eko dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A.
“Dalam perda ini ada yang baru dari model Pendidikan Pancasilanya, yakni partisipatif. Ada model pembelajaran yang dituangkan dalam peraturan daerah itu. Ada partisipasi, keterbukaan dst. Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ada perintah untuk belajar pancasila yaitu di Perda Ketahanan Keluarga. Itu ada tanggung jawab orang tua untuk memberikan pembelajaran tentang Pancasila kecuali nilai agama dan kepercayaan. Itu bagian dari internalisasi yang kalau di Perda Pendidikan Pancasila itu pendekatannya informal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP, Abbas, S.H. M.H. mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Presiden memberikan mandat kepada BPIP untuk memastikan setiap produk Peraturan Perundang-undangan memuat rasa Pancasila.
“Presiden menyampaikan agar BPIP dapat memastikan setiap produk Peraturan Perundang-undangan memuat rasa Pancasila. Kemudian ini yang kami kontekskan dalam nilai pancasila supaya ada pisau bedah dan pisau analisis di dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah selaras Pancasila atau belum,” ucap Abbas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Dr. H. Aslam Ridlo, M.A.P memberikan saran kepada BPIP agar Korwil BPIP DIY dapat dilibatkan sejak awal dalam pembahasan Perda usul prakarsa, dengan demikian, Korwil BPIP DIY dapat memastikan bahwa rasa Pancasila sudah termuat dalam perda prakarsa tersebut.
“Terhadap penggalian yang dikatakan pak Abbas, kami welcome kalau misalnya Korwil BPIP DIY kami libatkan sejak awal, sehingga nanti output-nya itu tinggal ambil legitimasinya di Korwil Jogja karena Korwil Jogja sudah terlibat dari awal. Ini baiknya juga dapat diberlakukan Kab/ Kota di Jogja. Setiap pembahasan perda usul prakarsa, Korwil BPIP untuk terlibat dari awal guna memastikan Perda-perda yang diterbitkan oleh Provinsi DIY dan Kab/ Kota di DIY itu sudah terproses rasa Pancasilanya oleh Korwil BPIP. Ini solusinya pak Abbas, mungkin Jogja bisa dijadikan percontohan,” ujar Aslam dalam usulannya.
Eko menambahkan, bahwa dalam proses penyusunan Perda, DPRD DIY melakukan kegiatan kunjungan ke museum ataupun tempat bersejarah sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang sejarah Pancasila dan Indonesia. Kegiatan napak tilas semacam ini memberikan kesempatan bagi DPRD untuk merasakan secara langsung tempat-tempat bersejarah yang memiliki kaitan penting dengan perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, juga dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan.
“Dalam penyusunan perda, DPRD DIY melakukan pembatinan ke museum-museum. DPRD DIY mempunyai kegiatan napak tilas ke tempat-tempat yang membuat lebih mengerti tentang Pancasila dan Indonesia. Seperti berkunjung ke rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya, rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, Makam Bung Karno di Blitar, rumah Dr. Radjiman di Ngawi, Museum Naskah Proklamasi dan Tugu Proklamasi di Jakarta serta Penjara Banceuy di Bandung,” pungkas Eko. (dta)
Leave a Reply