Jogja, dprd-diy.go.id – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, Komisi A melakukan rapat kerja bersama Biro Umum Humas dan Protokol DIY, Biro Tata Pemerintahan, Paniradya Kaistimewan, dan Badan Penghubung Daerah DIY pada Senin (03/10/2022). Rapat ini guna membahas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Negara pada tanggal 10 Oktober 2022 mendatang.
Eko Suwanto, S.T., M.Si. Ketua Komisi A DPRD DIY mengungkapkan bahwa DPRD DIY juga turut menghadiri undangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Negara. Eko berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik nanti berserta seluruh elemen yang terlibat dalam pelantikan ini bisa diberikan kesehatan agar acara berjalan dengan lancar.
“Bersama menyaksikan prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan khidmat dan sederhana. Doakan semua sehat semua,” ungkapnya.
Terkait dengan detail perencanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Eko belum memberikan konfirmasi. Bersama dengan Biro Umum Humas dan Protokol dan Biro Tata Pemerintahan, nantinya sebelum tanggal 9 Oktober 2022 Komisi A akan memberikan informasi mengenai acara pelantikan di Jakarta.
Eko mengatakan Komisi A sangat mendukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam periode ketugasannya yang baru memimpin DIY dengan kebijakan yang membawa kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong Pemda DIY agar lebih mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan dan kalurahan untuk pembangunan daerah terutama membangun keistimewaan DIY.
Harapan lainnya yakni agar segala catatan yang ada pada masa jabatan sebelumnya, seperti masalah kemiskinan dan ketimpangan bisa segera diselesaikan. Selain itu, kepada Pemda DIY, Eko berharap Pemda DIY dapat terus meningkatkan kerja sama daerah.
“Saya sampaikan harapan kepada Pemda DIY juga untuk meningkatkan kerja sama dengan pemda di Indonesia maupun pihak ketiga di Indonesia maupun dengan luar negeri,” Eko menyampaikan harapannya.
Pada periode kepemimpinan selanjutnya juga diharapkan agar dana keistimewaan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY. Berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19 yang sempat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, adanya dana keistimewaan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
“Pandemi ini juga kan banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kita dorong danais (dana keistimewaan) lima tahun ke depan agar bisa menciptakan lapangan kerja agar lebih bisa mewujudkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, juga kita dukung kerja keras dalam mewujudkan ketentraman DIY,” kata Eko.
Selain itu, soal pengelolaan dan pembangunan di wilayah selatan juga diharapkan dapat menjadi perhatian khusus pada masa jabatan yang baru nantinya. Hal serupa juga diharapkan dapat menjangkau pada wilayah perbatasan DIY.
“Ke depan harapnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik bisa menjadikan itu (wilayah selatan dan wilayah perbatasan) perhatian khusus agar di sana mudah mendapat layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tentunya kami berharap bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketentraman rakyat di wilayah DIY,” ungkap Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan. (fda)
Leave a Reply